Manado – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) Kota Manado, Manarsar Panjaitan mengakui bahwa, dalam kesepakatan antara pemerintah kota dan KPU Manado, pelaporan atas realisasi dana Pilkada Manado yang dialokasikan sebesar 20 miliar yang bersumber pada APBD induk 2015, paling lambat dipertanggungjawabkan hingga Bulan Maret 2016.
“KPU Manado Harus laporkan realisasi anggaran Pilkada Manado yang diserahkan pemerintah kota sebesar 20 miliar paling lambat Bulan Maret sesuai kesepakatan dan tahapan Pilkada,” kata Manarsar.
Ditambahkannya, bila kemudian anggaran Pilkada tersebut tidak terpakai secara keseluruhan, maka KPU Manado diwajibkan mengembalikan anggaran sisa disertai pelaporan pemanfaatan dari dana yang dipakai.
Ia pun menjelaskan, anggaran Pilkada yang dialokasikan dari APBD perubahan tahun 2015 untuk KPU Manado hanya 1 miliar. Karena pada persetujuan pembahasan di DPRD, disepakati 2 miliar. Tapi untuk 1 miliarnya diperuntukan pada kebutuhan Perlindungan Masyarakat (Linmas) pada pelaksanaan Pilkada.
“Hanya 1 miliar saja yang tersisa di pemerintah kota yang belum diserahkan, karena tidak ada permintaan pencairan dari KPU hingga menjelang jadwal pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember lalu. Memang dialokasikan untuk penambahan Pilkada 2 miliar. Tapi 1 miliarnya untuk kebutuhan Linmas. Jadi hanya 1 miliar saja dana sisa untuk KPU,” tegasnya.
Disinggung terkait permintaan penambahan anggaran Pilkada Manado sesuai permintaan KPU Manado yang akan digunakan pada pelaksanaan Pilkada yang rencananya digelar paling lambat Bulan Maret 2016 ini, Manarsar belum dapat memastikan akan disetujui atau tidak.
“Kalau ada permintaan penambahan anggaran, kami harus memiliki dasar hukum. Kalau tidak ada payung hukumnya, pemerintah belum bisa melakukan penambahan anggaran untuk KPU Manado,” pungkasnya. (leriandokambey)
