Pimpinan Komisi 1 DPRD Sulut, Kristovorus Deky Palinggi
Manado – 2016 nanti Komisi 1 DPRD Sulut akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sulawesi Utara periode 3 tahun kedepan.
Terkait proses fit and proper test KIP, Wakil ketua Komisi 1 DPRD Sulut, Kristovorus Deky Palinggi, menegaskan Komisi 1 akan objektif serta selektif. Palinggi juga menjamin proses seleksi tanpa intervensi dan titipan dari pihak manapun.
“Sudah kami buktikan pada penjaringan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) awal tahun ini, tidak ada intervensi apalagi titipan dari pihak manapun. Prosesnya dilakukan secara profesional menghasilkan komisioner yang bermutu dan berintegritas,” ujar Palinggi kepada wartawan, Senin (21/12/2015).
Menjamin kinerja maksimal komisioner KPID yang digaji menggunakan APBD Provinsi, Komisi 1 lanjut Palinggi akan selektif memilih. Secara pribadi politisi Golkar peraih suara terbanyak pada pileg 2014 lalu ini, memastikan tak akan memilih komisioner lama dengan alasan kinerja tidak maksimal dan jauh dari harapan publik.
“Setelah dievalusi KIP Sulut selama tiga tahun hanya menangani tak lebih dari 10 kasus, bandingkan dengan KIP Gorontalo hingga 80 kasus. Hasil studi banding ke beberapa daerah ternyata KIP Sulut kinerjanya paling buruk. Atas indikator-indikator tersebut kami tidak akan memilih komisioner lama duduk kembali di periode berikut,” tukas Palinggi.
Diketahui, 5 komisioner KIP Sulut periode 2013-2015 diantaranya: Boy Lalamentik, Nolly Londa, Habel Runtuwene, Reidy Sumual dan Lona Lengkong. (jerrypalohoon)
Pimpinan Komisi 1 DPRD Sulut, Kristovorus Deky Palinggi
Manado – 2016 nanti Komisi 1 DPRD Sulut akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sulawesi Utara periode 3 tahun kedepan.
Terkait proses fit and proper test KIP, Wakil ketua Komisi 1 DPRD Sulut, Kristovorus Deky Palinggi, menegaskan Komisi 1 akan objektif serta selektif. Palinggi juga menjamin proses seleksi tanpa intervensi dan titipan dari pihak manapun.
“Sudah kami buktikan pada penjaringan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) awal tahun ini, tidak ada intervensi apalagi titipan dari pihak manapun. Prosesnya dilakukan secara profesional menghasilkan komisioner yang bermutu dan berintegritas,” ujar Palinggi kepada wartawan, Senin (21/12/2015).
Menjamin kinerja maksimal komisioner KPID yang digaji menggunakan APBD Provinsi, Komisi 1 lanjut Palinggi akan selektif memilih. Secara pribadi politisi Golkar peraih suara terbanyak pada pileg 2014 lalu ini, memastikan tak akan memilih komisioner lama dengan alasan kinerja tidak maksimal dan jauh dari harapan publik.
“Setelah dievalusi KIP Sulut selama tiga tahun hanya menangani tak lebih dari 10 kasus, bandingkan dengan KIP Gorontalo hingga 80 kasus. Hasil studi banding ke beberapa daerah ternyata KIP Sulut kinerjanya paling buruk. Atas indikator-indikator tersebut kami tidak akan memilih komisioner lama duduk kembali di periode berikut,” tukas Palinggi.
Diketahui, 5 komisioner KIP Sulut periode 2013-2015 diantaranya: Boy Lalamentik, Nolly Londa, Habel Runtuwene, Reidy Sumual dan Lona Lengkong. (jerrypalohoon)