Partai Demokrat Belum Miliki Juklak-Juknis Penetapan Calon

Rurry Lucas

Manado – Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC Partai Demokrat Kota Manado menegaskan bahwa hingga saat ini Juklak dan Juknis penetapan calon Wali Kota Manado yang akan diusung partai berlambang bintang mercy itu belum diterbitkan DPP.

Pernyataan tersebut ditegaskan wakil ketua Bapilu DPC Demokrat Kota Manado, Rurry Lucas. Dikatakannya, dalam rangka keikutsertaan Partai Demokrat dalam mengusung calon pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Manado pada bulan Desember 2015 mendatang merujuk ke juklak dan juknis DPP.

“Partai Demokrat memiliki mekanisme sendiri dalam mengusung calon di Pilkada. Tentu dengan adanya Juklak dan Juknis yang diterbitkan oleh DPP. Tapi sampai saat ini, kedua aturan tersebut belum ada,” kata Lucas.

Lanjutnya, salah satu mekanisme yang akan dilakukan Partai Demokrat dalam menentukan figur yang potensial untuk dicalonkan pada Pilkada Kota Manado, Partai Demokrat akan membentuk tim 7 yang nantinya melakukan survey yang bersifat rahasia.

“Demokrat akan membentuk tim 7 yang terdiri dari 2 perwakilan DPP, 2 DPD, 2 DPC dan 1 Korwil. Jadi mekanisme survey internal Demokrat mengacu ke Juklak dan Juknis dari DPP. Dengan mengedepankan survey yang kredibel dan terpercaya sehingga menghasilkan figur yang ektabilitasnya tinggi di Kota Manado,” ungkapnya.

Walaupun demikian, Lucas mengaku jika survey yang akan dilakukan oleh tim 7 tersebut sudah dilangsungkan atau belum. Tapi pada intinya, ketika sudah mendapatkan hasil dari survey itu, saat penetapan calon yang akan diusung pastinya melibatkan DPC.

“Sejauh ini kami sendiri belum mengetahui apakah survey tersebut sudah berlangsung atau belum. Karena sifatnya rahasia. Dan belum ada informasi bahwa pelaksanaan survey telah menghasilkan sebuah keputusan siapa yang menurut Demokrat bakal diusung sebagai calon wali Kota Manado. Kalau ada isu-isu yang mengatakan tim 7 telah melakukan rapat pleno penetapan calon, saya sudah konfirmasi kepada ketua dan sekretaris DPC ternyata belum bisa dilakukan penetapan tanpa ada Juklak dan Juknis soal penetapan tersebut,” tegasnya. (leriandokambey)