Manado – Persoalan Banjir di Kota Manado, dan beberapa daerah lain di Sulut hingga saat ini belum juga mendapatkan solusi yang tepat. Meski dalih letak topography selalu diklaim sebagai penyebab utama, tetap saja langkah konkret harus dilakukan pemerintah agar setidaknya bisa meminimalkan bencana rutin yang semakin meresahkan itu, termasuk bencana banjir bandang yang baru terjadi.
Demikian diutarakan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulut, Anggelin A Palit kepada beritamanado, Permasalahan banjir harus diakui memburuk dalam kurun 20 tahun terakhir. Fakta menunjukan banjir tak lagi disebabkan karena berada di kawasan tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi, akan tetapi juga pertambahan jumlah penduduk yang relatif cepat dan membutuhkan ruang lebih luas sehingga mengorbankan area hijau kota menjadi penyebab kerusakan hutan, dan lingkungan hidup. Imbasnya tentu saja membuat banjir memarah bahkan kerap disertai tanah longsor.
“Sebagai daerah yang berkembang dalam hal penduduk dan pemukiman tentu otomatis berpengaruh pada infrastruktur, pembangunan perumahan, perkantoran, pusat perbelanjaan hingga hotel. Pengembangngan kota perlahan menggusur banyak drainase alam dan merubah tata guna lahan, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap kerusakan lingkungan,” ulasnya.
Aktifis wanita murah senyum ini menambahkan banjir dan tanah longsor merupakan konsekuensi logis dan nyata dari fenomena tadi yang tidak dapat dihindarkan dan masuk dalam persoalan tahunan mengingat belum ada penyelesaian. Bahkan diperkirakan juga belum akan tuntas dalam beberapa tahun kedepan.
“Harus ada upaya serius dari pemerintah terutama terkait dengan kebijakan arah pembangunan infrastruktur termasuk alih status kawasan resapan menjadi pemukiman dengan memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Disamping membangun alat ukur/pendeteksi banjir disejumlah titik areal rawan banjir,” pungkasnya. (risat)
