Tomohon – Walikota Tomohon Jimmy Eman SE Ak menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bupati dan walikota seluruh Indonesia yang dilaksanakan di New Kuta Hotel, Bali 11 hingga 13 September 2013.
Rakornas dengan tema gerak cepat pembangunan infrastruktur dalam rangka penanggulangan kemiskinan ini dibuka oleh Ketua Umum Apkasi dan Apeksi yang turut dihadiri oleh Wakil Menteri ESDM yang juga narasumber bersama dengan empat kementerian lainnya masing-masing Kementerian PU, Keuangan, Bappenas dan Kemendagri serta dihadiri Wakil Gubernur Bali dengan peserta bupati/walikota se-Indonesia.
Menurut Kabag Humas dan Protokol Pemkot Tomohon Ruddie Lengkong SSTP, dalam rakornas ini diisi dengan metode diskusi panel yang terbagi atas dua sesi. “Pertama adalah gerak cepat pembangunan infrastruktur dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan materi gerak cepat pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, konversi energi dan energi terbarukan, solusi pengentasan kemiskinan melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) serta kemiskinan dan pemberdayaan potensi lokal (solusi efektif gerakan ODNR, gerakan lokal untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia) serta yang kedua persoalan bangsa dan kepemimpinan nasional,” ujar Lengkong.
Dijelaskan Lengkong, Walikota Tomohon sangat mengapresiasi kegiatan ini karena materi rakornas sangat penting dan terkait langsung dengan berbagai program dan kegiatan yang sementara dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tomohon. “Penanggulangan kemiskinan memang terkait langsung dengan adanya fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Dan itulah yang sementara dilakukan oleh Pemkot saat ini. Salah satunya adalah infrastruktur jalan dimana pemkot sedang melaksanakan pembangunan jalan baik pembukaan jalan-jalan baru, pengerasan maupun pengaspalan. Untuk tahun depan pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dgn upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat akan lebih mendapat perhatian khusus,” tukasnya.
Rakornas ini juga menjadi ajang tukar pendapat dan pengalaman terkait upaya mengatasi berbagai persoalan yang ada di pemerintahan kabupaten/kota dan memperkuat jalinan kebersamaan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kota se-Indonesia. (recky pelealu)
