Manado – Panitia khusus (pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) DPRD Manado menemukan beberapa Pembangunan Berbasis Lingkungan (PBL) di Kelurahan tidak maksimal.
Seperti pembuatan jalan setapak di pall IV sempat mendapatkan koreksi, karena pembangunan tidak sesuai namun akan segera dibenahi.
Hal tersebut terungkap saat pansus LKPJ DPRD melakukan turun lapangan (turlap) di beberapa tempat PBL, karena dinilai masih ada Kecamatan maupun kelurahan untuk mengimplementasikannya.
“Mereka masih takut mengunakan anggaran itu, padahal PBL tersebut merupakan bagian dari visi-misi Wali Kota Manado yang dituangkan lewat RPJMD. Karena itu juga adalah Perda, sehingga dasar hukumnya jelas,” kata Ketua Pansus LKPJ, Benny Parasan kepada BeritaManado.com usai melakukan turlap, Rabu (25/4/2018) kemarin.
Benny Parasan juga menyarankan kepada pemerintah Kecamatan maupun Kelurahan mesti melaksanakan PBL dengan tidak ada yang perlu ditakuti. Jangan sampai baru 10-20% sudah takut, padahal seperti sumber daya manusia kurang.
“Memang PBL ditangani oleh Dinsos, tetapi uang tersebut langsung masuk di Kelurahan-kelurahan yang ada,” terangnya.
(Anes Tumengkol)
Manado – Panitia khusus (pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) DPRD Manado menemukan beberapa Pembangunan Berbasis Lingkungan (PBL) di Kelurahan tidak maksimal.
Seperti pembuatan jalan setapak di pall IV sempat mendapatkan koreksi, karena pembangunan tidak sesuai namun akan segera dibenahi.
Hal tersebut terungkap saat pansus LKPJ DPRD melakukan turun lapangan (turlap) di beberapa tempat PBL, karena dinilai masih ada Kecamatan maupun kelurahan untuk mengimplementasikannya.
“Mereka masih takut mengunakan anggaran itu, padahal PBL tersebut merupakan bagian dari visi-misi Wali Kota Manado yang dituangkan lewat RPJMD. Karena itu juga adalah Perda, sehingga dasar hukumnya jelas,” kata Ketua Pansus LKPJ, Benny Parasan kepada BeritaManado.com usai melakukan turlap, Rabu (25/4/2018) kemarin.
Benny Parasan juga menyarankan kepada pemerintah Kecamatan maupun Kelurahan mesti melaksanakan PBL dengan tidak ada yang perlu ditakuti. Jangan sampai baru 10-20% sudah takut, padahal seperti sumber daya manusia kurang.
“Memang PBL ditangani oleh Dinsos, tetapi uang tersebut langsung masuk di Kelurahan-kelurahan yang ada,” terangnya.
(Anes Tumengkol)