Manado – Beberapa waktu lalu sebelum Olly Dondokambey dan Drs Steven Kandouw dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Penjabat Gubernur Sulut, DR Soni Sumarsono MDM, berniat akan melakukan rasionalisasi atau rolling dikalangan pejabat pemerintah provinsi Sulut.
Kepada BeritaManado.com, Taufik Tumbelaka mengatakan, selaku pengamat politik dan pemerintahan, dirinya sangat menyetujui rencana tersebut dikarenakan kabinet yang ada saat itu dinilai lemah.
Meski akhirnya, rencana tersebut batal dilakukan karena beberapa hal.
“Selaku pengamat politik dan pemerintahan Sulut, saya sangat sepakat dengan rencana dari Penjabat Gubernur waktu itu. Hal ini dikarenakan kabinet lemah dan kabinet yang terbentuk diakhir masa jabatan Gubernur sebelumnya tersebut melalui proses yang menimbulkan polemik. Namun rencana dari Penjabat Gubernur Sumarsono batal dilakukan karena diduga ada pihak-pihak yang tidak setuju, ” ujar Taufik.
Lanjutnya, para pihak yang diduga tidak setuju nampaknya tidak menyadari tujuan dari maksud rasionalisasi atau rolling yang akan dilakukan Penjabat Gubernur yang hasilnya dapat dilihat saat ini, dimana kabinet dalam pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dinilai oleh Taufik Tumbelaka hanya ala kadarnya.
“Padahal tujuan akan dilaksanakan rasionalisasi adalah supaya Gubernur definitif, Olly Dondokambey, akan bekerja dengan nyaman. Ini dikarenakan kepala daerah yang baru dilantik, menurut aturan selama 6 bulan tidak boleh melakukan rasionalisasi atau rolling kecuali ada kekosongan jabatan. Saat ini terbukti, Gubernur Dondokambey mulai merasakan kinerja dari kabinet ala kadarnya,” tambah Taufik. (srisurya)
Manado – Beberapa waktu lalu sebelum Olly Dondokambey dan Drs Steven Kandouw dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Penjabat Gubernur Sulut, DR Soni Sumarsono MDM, berniat akan melakukan rasionalisasi atau rolling dikalangan pejabat pemerintah provinsi Sulut.
Kepada BeritaManado.com, Taufik Tumbelaka mengatakan, selaku pengamat politik dan pemerintahan, dirinya sangat menyetujui rencana tersebut dikarenakan kabinet yang ada saat itu dinilai lemah.
Meski akhirnya, rencana tersebut batal dilakukan karena beberapa hal.
“Selaku pengamat politik dan pemerintahan Sulut, saya sangat sepakat dengan rencana dari Penjabat Gubernur waktu itu. Hal ini dikarenakan kabinet lemah dan kabinet yang terbentuk diakhir masa jabatan Gubernur sebelumnya tersebut melalui proses yang menimbulkan polemik. Namun rencana dari Penjabat Gubernur Sumarsono batal dilakukan karena diduga ada pihak-pihak yang tidak setuju, ” ujar Taufik.
Lanjutnya, para pihak yang diduga tidak setuju nampaknya tidak menyadari tujuan dari maksud rasionalisasi atau rolling yang akan dilakukan Penjabat Gubernur yang hasilnya dapat dilihat saat ini, dimana kabinet dalam pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dinilai oleh Taufik Tumbelaka hanya ala kadarnya.
“Padahal tujuan akan dilaksanakan rasionalisasi adalah supaya Gubernur definitif, Olly Dondokambey, akan bekerja dengan nyaman. Ini dikarenakan kepala daerah yang baru dilantik, menurut aturan selama 6 bulan tidak boleh melakukan rasionalisasi atau rolling kecuali ada kekosongan jabatan. Saat ini terbukti, Gubernur Dondokambey mulai merasakan kinerja dari kabinet ala kadarnya,” tambah Taufik. (srisurya)