Manado – Usai mengkritisi pemberitaan Humas di daerah yang cendrung didominasi oleh pencitraan kepala daerah, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw sempat menyinggung soal pemberian advetorial/iklan yang menggunakan dana APBD kepada perusahaan pers.
Menurutnya beberapa perusahaan pers harus “tau diri” dan jangam memaksakan pemerintah untuk memberikan “porsi” besar sedangkan oplah kecil.
Menurutnya, “kue” APBD untuk iklan/advetorial sangatlah terbatas. Karenanya Humas haruslah bijaksana dalam membaginya.
Harus proporsional, dilihat dari rating, oplah dan lain sebagainya. Di sisi lain, Wagub juga menyindir wartawan untuk terus profesional.
“Pers juga harus tahu diri, jangan oplah hanya 200 eksemplar tetapi minta harga yang sama dengan yang beroplah ribuan. Demikian halnya dengan media online dan radio,” tegas Steven pada workshop kehumasan Provinsi Sulut, Rabu (27/04/2016) di ruang CJ Rantung kantor gubernur Sulut yang diikuti pejabat Kehumasan di SKPD Pemprov Sulut, Humas Pemkab/Pemkot se Sulut dan Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS). (rizath polii)
Manado – Usai mengkritisi pemberitaan Humas di daerah yang cendrung didominasi oleh pencitraan kepala daerah, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw sempat menyinggung soal pemberian advetorial/iklan yang menggunakan dana APBD kepada perusahaan pers.
Menurutnya beberapa perusahaan pers harus “tau diri” dan jangam memaksakan pemerintah untuk memberikan “porsi” besar sedangkan oplah kecil.
Menurutnya, “kue” APBD untuk iklan/advetorial sangatlah terbatas. Karenanya Humas haruslah bijaksana dalam membaginya.
Harus proporsional, dilihat dari rating, oplah dan lain sebagainya. Di sisi lain, Wagub juga menyindir wartawan untuk terus profesional.
“Pers juga harus tahu diri, jangan oplah hanya 200 eksemplar tetapi minta harga yang sama dengan yang beroplah ribuan. Demikian halnya dengan media online dan radio,” tegas Steven pada workshop kehumasan Provinsi Sulut, Rabu (27/04/2016) di ruang CJ Rantung kantor gubernur Sulut yang diikuti pejabat Kehumasan di SKPD Pemprov Sulut, Humas Pemkab/Pemkot se Sulut dan Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS). (rizath polii)