Bitung – Pemkot Bitung menggelar rapat koordinasi dan fasilitasi kebijakan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kerangka reformasi birokrasi di lingkungan Pemkot Bitung.
Rapat itu dipimpin Wakil Walikota Bitung, Maurits Mantiri di Ruang Rapat Wakil Walikota Bitung, Kamis (28/7/2016).
Maurits mengatakan, untuk melakukan sinkronisasi tugas dan fungsi pemerintahan di Kota Bitung perlu adanya pengkajian terhadap penataan organisasi menurut PP Nomor 18 Tahun 2016.
“Ini penting untuk efektifitas dan efisiensi SKPD lingkup Pemkot Bitung,” kata Maurits.
Menurutnya sampai saat ini masih belum ditetapkan berapa jumlah SKPD yang nantinya terbentuk, namun yang pasti akan ada SKPD baru dan juga akan ada beberapa yang ditiadakan.
“Belum dipastikan akan ada berapa SKPD karena rapat penataan OPD masih terus berlanjut sampai hari ini,” katanya.
Adapun dalam rapat penetapan OPD tersebut juga membahas tentang perubahan nomenklatur dinas yang dihadiri kepala SKPD terkait jajaran Pemkot Bitung.(*/abinenobm)
Bitung – Pemkot Bitung menggelar rapat koordinasi dan fasilitasi kebijakan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kerangka reformasi birokrasi di lingkungan Pemkot Bitung.
Rapat itu dipimpin Wakil Walikota Bitung, Maurits Mantiri di Ruang Rapat Wakil Walikota Bitung, Kamis (28/7/2016).
Maurits mengatakan, untuk melakukan sinkronisasi tugas dan fungsi pemerintahan di Kota Bitung perlu adanya pengkajian terhadap penataan organisasi menurut PP Nomor 18 Tahun 2016.
“Ini penting untuk efektifitas dan efisiensi SKPD lingkup Pemkot Bitung,” kata Maurits.
Menurutnya sampai saat ini masih belum ditetapkan berapa jumlah SKPD yang nantinya terbentuk, namun yang pasti akan ada SKPD baru dan juga akan ada beberapa yang ditiadakan.
“Belum dipastikan akan ada berapa SKPD karena rapat penataan OPD masih terus berlanjut sampai hari ini,” katanya.
Adapun dalam rapat penetapan OPD tersebut juga membahas tentang perubahan nomenklatur dinas yang dihadiri kepala SKPD terkait jajaran Pemkot Bitung.(*/abinenobm)