Manado – Komisi D DPRD Kota Manado, menyoroti anggaran 1 M yang dikucurkan pemerintah untuk Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Manado setiap tahunnya.
“Karena di Dinas banyak program tidak ada anggaran. Jadi kalau boleh kita usul setengah dana PMI dialihkan ke program-program yang lain,” kata anggota Komisi
D DPRD Manado, Markho Tampi, usai pembahasan RAPBD 2018, bersama Dinas Kesehatan Kota Manado, Kamis (23/11/2017).
Menurut, Markho Tampi, selama tiga tahun terakhir PMI selalu mendapatkan anggaran 1 M setiap tahunnya.
Akan tetapi dinas kesehatan sendiri tidak bisa menjelaskan uang tersebut untuk program seperti apa, dimana anggarannya telah dimasukkan.
“Namun dari Dinkes tidak bisa jelaskan anggaran tersebut digunakan untuk apa, hanya mengatakan ada di PMI. Hal ini bukan untuk menyampingkan PMI, tetapi kan masih ada 500 juta,” terang Markho Tampi.
Sementara itu, Sekertaris Kota Manado, Rum Usulu yang berada di tempat tidak bisa memberikan komentar lebih.
“Program nanti kita tanya kepada Kabag umum dan Bapelitbang, karena kita tidak bisa berandai-andai, mengingat kalau kita jawab terus salah,” ujarnya.
(Anes Tumengkol)
Manado – Komisi D DPRD Kota Manado, menyoroti anggaran 1 M yang dikucurkan pemerintah untuk Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Manado setiap tahunnya.
“Karena di Dinas banyak program tidak ada anggaran. Jadi kalau boleh kita usul setengah dana PMI dialihkan ke program-program yang lain,” kata anggota Komisi
D DPRD Manado, Markho Tampi, usai pembahasan RAPBD 2018, bersama Dinas Kesehatan Kota Manado, Kamis (23/11/2017).
Menurut, Markho Tampi, selama tiga tahun terakhir PMI selalu mendapatkan anggaran 1 M setiap tahunnya.
Akan tetapi dinas kesehatan sendiri tidak bisa menjelaskan uang tersebut untuk program seperti apa, dimana anggarannya telah dimasukkan.
“Namun dari Dinkes tidak bisa jelaskan anggaran tersebut digunakan untuk apa, hanya mengatakan ada di PMI. Hal ini bukan untuk menyampingkan PMI, tetapi kan masih ada 500 juta,” terang Markho Tampi.
Sementara itu, Sekertaris Kota Manado, Rum Usulu yang berada di tempat tidak bisa memberikan komentar lebih.
“Program nanti kita tanya kepada Kabag umum dan Bapelitbang, karena kita tidak bisa berandai-andai, mengingat kalau kita jawab terus salah,” ujarnya.
(Anes Tumengkol)