BeritaManado – Ketua DPRD Kota Manado Nortje Van Bone Rabu (21/02/2018) dengan tegas mengatakan bahwa Kota Manado konsisten menolak korupsi.
Pernyataan Ketua Demokrat Kota Manado ini, menyusul DPRD dan Pemerintah Kota Manado menyatakan dukungan terhadap pemberantasan korupsi terintegrasi di Sulawesi Utara (Sulut) dengan pendampingan KPK di 15 kabupaten/kota.
“Dukungan memberantas korupsi terintegrasi kami lakukan dengan turut menandatangani pernyataan komitmen bersinergi memberantas korupsi bersama Gubernur, Wagub, Wali Kota, Bupati dan Ketua DPRD kabupaten kota se Sulut, di kantor Gubernur,” kata Nortje Van Bone.
Selain menandatangani komitmen bersama Nortje Van Bone yang didampingi Sekretaris DPRD Michael Tandirerung, juga ikut mendengarkan penjelasan dari Wakil Ketua KPK RI, Basaria Panjaitan.
“Ibu Basaria menegaskan akan melakukan pendampingan dalam pencegahan korupsi di 15 kabupaten dan kota di Sulut, sebab dalam pengamatan unit koordinasi dan supervisi pencegahan terhadap seluruh pemerintah daerah di Indonesia, masih banyak ditemukan kelemahan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), juga kelemahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pelayanan terpadu satu pintu (PTSP),” katanya.
(Michael Cilo)
BeritaManado – Ketua DPRD Kota Manado Nortje Van Bone Rabu (21/02/2018) dengan tegas mengatakan bahwa Kota Manado konsisten menolak korupsi.
Pernyataan Ketua Demokrat Kota Manado ini, menyusul DPRD dan Pemerintah Kota Manado menyatakan dukungan terhadap pemberantasan korupsi terintegrasi di Sulawesi Utara (Sulut) dengan pendampingan KPK di 15 kabupaten/kota.
“Dukungan memberantas korupsi terintegrasi kami lakukan dengan turut menandatangani pernyataan komitmen bersinergi memberantas korupsi bersama Gubernur, Wagub, Wali Kota, Bupati dan Ketua DPRD kabupaten kota se Sulut, di kantor Gubernur,” kata Nortje Van Bone.
Selain menandatangani komitmen bersama Nortje Van Bone yang didampingi Sekretaris DPRD Michael Tandirerung, juga ikut mendengarkan penjelasan dari Wakil Ketua KPK RI, Basaria Panjaitan.
“Ibu Basaria menegaskan akan melakukan pendampingan dalam pencegahan korupsi di 15 kabupaten dan kota di Sulut, sebab dalam pengamatan unit koordinasi dan supervisi pencegahan terhadap seluruh pemerintah daerah di Indonesia, masih banyak ditemukan kelemahan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), juga kelemahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pelayanan terpadu satu pintu (PTSP),” katanya.
(Michael Cilo)