MANADO -Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil, mengharapkan agar kuota bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Sulut terutama daerah perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sangihe dan Talaud perlu ada penambahan. Harapan tersebut disampaikan Djouhari Kansil saat membuka “Sosialisasi Pengendalian dan Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi” yang digelar Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas di Hotel Aston Manado, Kamis (22/9).
Menurut Kansil, “BBM seperti premium, solar dan minyak tanah telah menjadi permasalahan klasik yang dihadapi masyarakat di tiga daerah perbatasan tersebut. Sebab sampai saat ini mereka sering diperhadapkan dengan adanya keterlambatan penyaluran (distribusi), disamping harga BBM sangat mahal, serta stoknya sudah tidak mencukupi lagi. Mengingat wilayah perbatasan, merupakan daerah perikanan di Provinsi Sulut, sehingga kebutuhan akan BBM di sana dianggap cukup tinggi,” jelas Kansil.
Karena itu pemerintah daerah berharap BPH Migas dapat mensolusikan, usulan ini, sekaligus bisa menjawab kelangkaan BBM yang dihadapi masyarakat di daerah perbatasan tersebut.
Sementara menyangkut pengawasan BBM bersubsidi di daerah ini, Kansil mengatakan semuanya berjalan dengan baik, koordinasi pemda dengan unsur TNI/Polri selama ini telah berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Hadir dalam sosialisasi tersebut, Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, Agus Budi Hartono anggota komite BPH Migas, dan Kasubag Pertimbangan Hukum dan Humas, Dra Nartiti Makalew MSi. Hadir pula Kadis ESDM Ir Boy Tamon MSi. (jrp)
MANADO -Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil, mengharapkan agar kuota bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Sulut terutama daerah perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sangihe dan Talaud perlu ada penambahan. Harapan tersebut disampaikan Djouhari Kansil saat membuka “Sosialisasi Pengendalian dan Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi” yang digelar Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas di Hotel Aston Manado, Kamis (22/9).
Menurut Kansil, “BBM seperti premium, solar dan minyak tanah telah menjadi permasalahan klasik yang dihadapi masyarakat di tiga daerah perbatasan tersebut. Sebab sampai saat ini mereka sering diperhadapkan dengan adanya keterlambatan penyaluran (distribusi), disamping harga BBM sangat mahal, serta stoknya sudah tidak mencukupi lagi. Mengingat wilayah perbatasan, merupakan daerah perikanan di Provinsi Sulut, sehingga kebutuhan akan BBM di sana dianggap cukup tinggi,” jelas Kansil.
Karena itu pemerintah daerah berharap BPH Migas dapat mensolusikan, usulan ini, sekaligus bisa menjawab kelangkaan BBM yang dihadapi masyarakat di daerah perbatasan tersebut.
Sementara menyangkut pengawasan BBM bersubsidi di daerah ini, Kansil mengatakan semuanya berjalan dengan baik, koordinasi pemda dengan unsur TNI/Polri selama ini telah berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Hadir dalam sosialisasi tersebut, Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, Agus Budi Hartono anggota komite BPH Migas, dan Kasubag Pertimbangan Hukum dan Humas, Dra Nartiti Makalew MSi. Hadir pula Kadis ESDM Ir Boy Tamon MSi. (jrp)