Manado, BeritaManado.com — Penyelenggara negara harus mewujudkan pemilukada yang berintegritas karena begitu banyaknya kewenangan yang diberikan kepada kepala daerah.
Terkait hal tersebut, terdapat sejumlah permasalahan, diantaranya masyarakat belum paham? calon seperti apa yang harus dipilih serta maraknya politik uang dan tingginya mahar politik yang harus diberikan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK RI Basaria Panjaitan dihadapan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan forkopimda se-Sulut dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Sulut, Rabu (21/2/2018) di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut.
“Ini kewajiban dari kita semuanya. Kita di gaji negara jadi wajib bagaimana kita membuat negara ini jadi baik. Jangan justru bersama-sama untuk melakukan korupsi,” ujar Bisaria.
Lanjutnya, untuk mencegah hal semacam itu, KPK RI menekankan pentinya dilakukan penguatan peserta pilkada, dimana partai politik mengkaderisasi anggotanya agar benar-benar bersih, transparan untuk menginformasikan seluruh sumber dana yang diberikan dan diterima.
“Mengapa ini harus disampaikan disini karena di Sulut juga akan dilakukan pemilukada serentak. KPK meminta kepolisian memantau dengan betul jalannya pilkada. Apalagi sudah ada MoU antara Kementerian, Kejaksaan dan Kepolisian. KPK juga ada disana termasuk untuk hal penyadapan dan informasi yg diterima oleh teman-teman,” tambahnya.
(srisurya)
Manado, BeritaManado.com — Penyelenggara negara harus mewujudkan pemilukada yang berintegritas karena begitu banyaknya kewenangan yang diberikan kepada kepala daerah.
Terkait hal tersebut, terdapat sejumlah permasalahan, diantaranya masyarakat belum paham? calon seperti apa yang harus dipilih serta maraknya politik uang dan tingginya mahar politik yang harus diberikan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK RI Basaria Panjaitan dihadapan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan forkopimda se-Sulut dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Sulut, Rabu (21/2/2018) di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut.
“Ini kewajiban dari kita semuanya. Kita di gaji negara jadi wajib bagaimana kita membuat negara ini jadi baik. Jangan justru bersama-sama untuk melakukan korupsi,” ujar Bisaria.
Lanjutnya, untuk mencegah hal semacam itu, KPK RI menekankan pentinya dilakukan penguatan peserta pilkada, dimana partai politik mengkaderisasi anggotanya agar benar-benar bersih, transparan untuk menginformasikan seluruh sumber dana yang diberikan dan diterima.
“Mengapa ini harus disampaikan disini karena di Sulut juga akan dilakukan pemilukada serentak. KPK meminta kepolisian memantau dengan betul jalannya pilkada. Apalagi sudah ada MoU antara Kementerian, Kejaksaan dan Kepolisian. KPK juga ada disana termasuk untuk hal penyadapan dan informasi yg diterima oleh teman-teman,” tambahnya.
(srisurya)