Airmadidi – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dari Fraksi Reformasi Keadilan Denny Sompie SE, menyayangkan adanya keluhan perangkat desa yang tidak menerima gaji selama enam bulan. Menurut Sompie, hak perangkat desa sebenarnya harus diprioritaskan, sebab dana yang ada merupakan tunjangan melekat yang memang sudah tertata di APBD.
“Mereka juga merupakan garda terdepan dalam pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan penuh resiko. Ingat, tahun ini seorang kepala jaga dari Desa Paniki Atas Kecamatan Talawaan tewas ditikam saat menjalankan tugasnya menghentikan keributan di desanya. Belum lagi saat ada penilaian Adipura mereka sering diperintahkan membersihkan lingkungan mereka,” kata Sompie Jumat (19/12/2014).
Sompie juga mengkritisi keberadaan Kepala BPMPD Minut yang saat ini berada di Jakarta.
“Di saat aparat desa menjerit menuntut hak yang belum diterima, Kaban justru hanya mengikuti workshop di Jakarta yang belum tentu bermanfaat. Sikap seperti itu tidak menunjukan tanggungjawab moral terhadap para perangkat desa,” sesal Sompie. (finda)
Airmadidi – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dari Fraksi Reformasi Keadilan Denny Sompie SE, menyayangkan adanya keluhan perangkat desa yang tidak menerima gaji selama enam bulan. Menurut Sompie, hak perangkat desa sebenarnya harus diprioritaskan, sebab dana yang ada merupakan tunjangan melekat yang memang sudah tertata di APBD.
“Mereka juga merupakan garda terdepan dalam pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan penuh resiko. Ingat, tahun ini seorang kepala jaga dari Desa Paniki Atas Kecamatan Talawaan tewas ditikam saat menjalankan tugasnya menghentikan keributan di desanya. Belum lagi saat ada penilaian Adipura mereka sering diperintahkan membersihkan lingkungan mereka,” kata Sompie Jumat (19/12/2014).
Sompie juga mengkritisi keberadaan Kepala BPMPD Minut yang saat ini berada di Jakarta.
“Di saat aparat desa menjerit menuntut hak yang belum diterima, Kaban justru hanya mengikuti workshop di Jakarta yang belum tentu bermanfaat. Sikap seperti itu tidak menunjukan tanggungjawab moral terhadap para perangkat desa,” sesal Sompie. (finda)