MANADO, BeritaManado.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat komitmen terhadap tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Hal ini ditegaskan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dalam Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di ruang rapat Kantor Gubernur, Selasa (14/10/2025).
Rapat EPRA menjadi agenda penting bagi jajaran pemerintah daerah untuk meninjau capaian pelaksanaan program sekaligus memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai target dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Gubernur Sulawesi Utara menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan efisien.
Ia menekankan agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberi nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah yang kita belanjakan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sulawesi Utara,” tegasnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Sekdaprov Yulius Selvanus menegaskan kesiapan seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih fokus dan disiplin dalam menuntaskan target realisasi APBD 2025.
Ia mengingatkan bahwa pengawasan dan evaluasi bukan semata menjadi tugas pimpinan, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintahan.
“Kita harus jadikan forum ini sebagai momentum memperkuat koordinasi, saling memberi masukan, dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi di lapangan. Pengawasan bukan sekadar formalitas, tetapi langkah nyata memastikan setiap program tepat sasaran,” ujar Yulius.
Ia juga menambahkan bahwa hasil rapat ini diharapkan menjadi dasar untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan agar pelaksanaan APBD berjalan optimal hingga akhir tahun.
“Dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, kita yakin APBD 2025 akan memberi dampak nyata bagi kemajuan Sulawesi Utara,” tandas Yulius Selvanus penuh optimisme.
Rapat EPRA diikuti oleh para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulut, dengan fokus utama pada evaluasi capaian program prioritas serta strategi percepatan realisasi anggaran demi mempercepat pembangunan daerah.
(rds)
