MANADO – Walikota Manado G.S Vicky Lumentut mengapresaiasi langkah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Evaluasi Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual untuk tahun 2015 dan 2016 di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sulawesi Utara (Sulut), di Balai Pertemuan Umum (BPU) Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, Senin (14/11/2016).
Hal ini dikemukakan Vicky Lumentut kepada wartawan ketika menghadiri kegiatan yang melibatkan sejumlah kepala daerah di Sulut itu.
Alasan Walikota memberikan apresiasinya kepada BPK-R, terkait dengan pendampingan yang dilakukan BPK RI kepada pemda untuk memperoleh opini yang memuaskan.
Menurutnya, dari beberapa daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) salah satunya adalah Kota Manado di tahun 2016 untuk LKPD tahun 2015.
“Saya rasa BPK-RI telah bekerja keras memberikan pendampingan sekaligus memeriksa LKPD. Opini WTP yang diraih Pemkot Manado karena adanya komitmen bersama aparatur pemerintah termasuk sinergitas dengan BPK,” ujar Walikota didampingi Inspektur Kota Manado Andre Hosang SE.
FGD yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulut tersebut, dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey.
Gubernur dalam sambutannya mengatakan, perlunya sinergitas antara Pemda dengan BPK RI dalam kesinambungan pengelolaan keuangan daerah.
Disamping itu, antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu juga membangun komunikasi.
“Perlu ada koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam rangka sinergitas pemerintahan sehingga bisa berjalan dengan baik. Saya juga berharap pembangunan di Sulut adalah pembangunan secara menyeluruh, karena tanah Sulut ini adalah satu kesatuan,” kata Gubernur.
Tampil sebagai narasumber, Dadang Kurnia Ak MBA CA CGAP QIA Deputi Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Prof DR Gagaring Pagalung SE MS Ak CA Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Drs Syarifuddin MM Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, H Sjafrudin Mosil SE MM Auditor Utama Keuangan Negeri VI BPK RI.(***/MichaelCilo)
