Manado – Kapasitas Walikota Manado Dr Ir GS Vicky Lumentut sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mulai diperhitungkan.
Ini dibuktikan ketika dirinya memberikan sejumlah masukan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah terkait otonomi daerah di gedung DPR RI, Jakarta.
Masukan yang disuarakan diantaranya terkait kewenangan kabupaten/kota dalam sektor kelautan, pertambangan, pertanahan, dan perangkat daerah. Tak kalah menarik juga soal pembiayaan gaji PNS yang diharapkan tidak lagi masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU).
“Masyarakat Sulawesi Utara dan khususnya masyarakat Kota Manado patut berbangga memiliki tokoh sekelas Lumentut yang dapat memperjuangkan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia di Tingkat Nasional,” ujar Kabag Humas Pemkot Manado, Drs Montori Soleman MSi.
Turut hadir bersama Lumentut yakni Walikota Palangkaraya, Binjai dan walikota Pangkal Pinang.
“Masukan APEKSI dalam RDP adalah demi pelaksanaan otonomisasi daerah yang lebih baik ke depan,” ujar Lumentut. (aha)
