Manado – Walikota Manado DR Ir G.S Vicky Lumentut SH MSi DEA telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Manado tahun 2016 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Senin (3/4/2017) dan diterima Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Drs Tangga Muliaman Purba MM.
Penyerahan LKPD itu juga dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, di aula kantor BPK-RI Perwakilan Sulut, jalan 17 Agustus Manado.
Vicky Lumentut menegaskan dirinya bersama Wakil Walikota Mor Dominus Bastiaan SEmtetap bertekad bahwa Pemkot Manado harus mampu mempertahankan opini WTP yang diperoleh.
“Saya dan Pak Wakil Walikota telah bertekad untuk mempertahankan opini WTP yang diperoleh Kota Manado. Sehingga, pelaksanaan pemerintahan kami dlaksanakan sesuai aturan yang ada. Bahkan, kami tdak pernah bosan untuk berkonsultasi meminta arahan BPK,” pungkas Vicky Lumentut.
Menariknya, dari 14 kabupaten/kota yang hadir, hanya Kota Manado yang datang lengkap. Selain Walikota GSVL dan Wawali Mor, juga tampak Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Drs Rum Dj Usulu, Kepala Inspektorat Manado Drs Hans Tinangon serta sejumlah pejabat di lingkup Pemkot Manado.
Dalam kesempatan itu, Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut mengingatkan pemeriksaan terhadap LKPD yang diserahkan pemerintah daerah akan dilakukan secara profesional oleh auditor. Sehingga diharapkan, saat pemeriksaan LKPD nanti, yang datang adalah mereka terkait dengan pemeriksaan. Tidak diperkenankan membawa rombongan yang tdak ada kaitannya dengan pemeriksaan.
“Auditor BPK yang melakukan pemeriksaan akan bekerja secara profesonal. Sehingga, saya meminta kepada Pemda, agar saat pemeriksaan nanti jangan bawa rombongan yang justru mengganggu pekerjaan auditor kami. Cukup mereka yang berkompoten dengan pemeriksaan saja yang datang,” ujar Purba.
Lanjut dikatakan, Pemda harus sesegera mungkin melakukan perbaikan sebagai tindak lanjut hasil pemerksaan agar opini yang diperoleh sesuai harapan bersama.
“Saya juga berharap seluruh kabupaten/kota dan propinsi di Sulut bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP,” tukas Purba.
Gubernur Sulut dalam sambutannya mengajak seluruh kabupaten/kota di Sulut untuk bekerjasama mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan memperoleh opini WTP.
“Sekarang ini baru 11 kabupaten/kota serta provinsi yang mendapat opini WTP. Mudah-mudahan LKPD tahun 2016 ini, empat daerah yang belum mendapat WTP bisa mendapat WTP. Karena ini harapan kita bersama,” ujar Olly Dondokambey. (***/Rizath Polii)
