Manado, BeritaManado.com — Kebijakan sosial dan physical distancing untuk menekan laju penyebaran infeksi COVID-19 mulai berdampak pada sekolah-sekolah swasta.
Dampaknya yakni tak memiliki daya untuk melakukan penagihan langsung biaya SPP.
Para orang tua siswa memberi tanggapan bahwa mereka merasa kesulitan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19 bahkan ada sebagian sampai meminta potongan biaya sekolah karena beralasan anak belajar di rumah dan guru bekerja dari rumah.
Kondisi tersebut merupakan ancaman serius dunia pendidikan khususnya sekolah atau perguruan tinggi swasta.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan Vanda Sarundajang (Vasung), anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.
“Tentunya kesulitan para orangtua siswa sangat bisa dimengerti. Namun, kita semua juga harus menyadari bahwa operasional lembaga pendidikan swasta itu kan dibiayai oleh SPP yang dibayarkan oleh orang tua siswa,” kata Vanda Sarundajang.
Menurutnya tidak semua penyelenggara sekolah dalam hal ini yayasan memiliki kemampuan finansial yang cukup dalam bertahan di masa pandemi ini.
“Biaya-biaya seperti gaji guru dan karyawan sekolah, biaya listrik dan sebagainya itu menjadi beban untuk sekolah swasta” ungkap Vasung yang sekarang ini juga dipercayakan sebagai Ketua Pengurus Daerah Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Sulawesi Utara.
Menyikapi hal tersebut, Ia meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan langkah-langkah konkrit mengatasi kesulitan tersebut.
“Kami mendorong agar Pemerintah melalui Kemendikbud mengambil kebijakan konkrit untuk menyelamatkan dunia pendidikan dengan mengalokasikan bantuan bagi lembaga pendidikan swasta dari tingkat Paud, Pendidikan dasar dan menengah hingga perguruan tinggi yang mengalami kesulitan biaya operasional. Setahu saya, saat ini sudah diterbitkan aturan yang mempermudah penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS),” ungkapnya.
Tetapi menurut Vasung, kalau nominalnya tidak ditambah maka itu menjadi kurang berarti.
“Karena besarnya biaya yang dibutuhkan oleh sekolah sementara disisi lain pemasukan yang bersumber dari orang tua siswa juga tidak dapat diharapkan karena kesulitan keuangan,” tandasnya.
Seperti diketahui untuk tingkat PAUD saja TK milik pemerintah berjumlah sekitar 3.363, sedangkan TK swasta mencapai 87.726.
Sementara untuk jenjang SD sampai SMA sekitar 169.378 sekolah negeri dan 138.277 sekolah swasta.
Kondisi serupa untuk jenjang pendidikan tinggi dimana jumlah perguruan tinggi negeri hanya sekitar 370 lembaga, sedangkan perguruan tinggi swasta mencapai 4.043 lembaga.
(***/BennyManoppo)
