Kawangkoan, BeritaManado.com — Keinginan para tokoh masyarakat Kawangkoan Raya untuk menyaksikan momentum persatuan dalam upacara dan pawai dalam rangka HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI bisa dibilang gagal terwujud.
Hal itu diduga karena adanya egosektoral dari oknum-oknum tertentu dan desakan sejumlah elemen masyarakat yang bahkan telah menyuarakan #Ganti Camat di Media Sosial Facebook jika tidak ada inisiatif dari ketiga Camat Kawangkoan Raya sepertinya tidak banyak membantu.
Upaya konfirmasi dilakukan kepada Camat Kawangkoan Barat Eightmy Moniung dengan spontan menyatakan bahwa hal tersebut sudah dibahas dalam pertemuan dan hasilnya upacara 17 Agustus 2019 dilaksanakan di wilayah masing-masing.
Hal yang sama juga dilakukan kepada Camat Kawangkoan Utara Meidy Keintjem, akan tetapi tidak memberikan tanggapan sebagaimana duharapkan.
Dari pihak Pemerintah Kawangkoan (induk) menyatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan jika memang hal tersebut digelar secara bersama-sama.
Khusus di Kawangkoan Utara terdapat indikasi adanya upaya provokasi, dimana ada oknum tertentu menyampaikan dalam sambutan dalam acara kedukaan bahwa mereka yang mengupayakan penyatuan upacara HUT Proklamasi adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Hal ini mengundang reaksi dari sejumlah tokoh masyarakat Kawangkoan, diantaranya Bernard Poluakan, mantan Lurah Uner dan Kinali serta Ir. Nico Mewengkang.
“Saya menyesalkan harapan ini tidak bisa terwujud tahun ini. Entah apa dan siapa penyebabnya, yang pasti pihak-pihak yang tidak ingin mewujudkan persatuan justeru akan dinilai masyarakat luas dapat menghambat kinerja Bupati dan Wakil Bupati Minahasa,” ungkap Poluakan.
Demikian pula yang diutarakan Ir. Nico Mewengkang, bahwa sepertinya ada pihak-pihak tertentu yang sengaja tidak ingin mempertontokan persatuan kepada masyarakat luas.
“Kalau alasan waktu sudah mendesak karena telah diagendakan sebelumnya, saya pikir hal itu bisa dibicarakan bersama dan jika ada harapan yang tidak terakomodir, maka hal itu harus disikapi dengan jiwa besar,” kata Mewengkang.
Dari pihak Kumawangkoan sendiri melalui salah satu pengurusnya Stefen Supit, mengunkapkan bahwa penjajakan mengenai upaya tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2018 lalu, dimana sejumlah tokoh masyarakat sudah bersepakat mendorong terwujudnya harapan tersebut.
“Terkait hal ini, pada tanggal 9 Agustus lalu sudah ada kesepakatan yang bisa disatukan adalah agenda pawai. Akan tetapi hingga saat ini tidak ada tanda-tanda kemajuan. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat Langowan Raya dan Tompaso Raya, dimana setiap tahun bergiliran menjadi panitia pelaksananya. (Frangki Wullur)
