Bitung – Kepemimpinan walikota Bitung Hanny Sondakh, terus mendapat sorotan tajam dari Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI), selain dugaan korupsi pada dana Minapolitan yang diduga kuat terdapat praktek korupsi, kali ini, sejumlah dugaan korupsi di Bitung mulai terkuak.
Dugaan PAMI, korupsi dana Minapolitan dinikmati oleh sejumlah elit birokrat kota cakalang itu. Kendati, Edison Humiang, ketua Pokja Minapolitan kala itu (saat ini Sekot,red) membantah keras tudingan PAMI, namun bantahan itu tak menyurutkan niat PAMI untuk melaporkan dugaan kasus-kasus korupsi di kota Bitung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga melakukan serangkaian aksi demo di Jakarta.
“Biar saja dia (Sekot, red) membantah dugaan korupsi yang sedang kami dalami. Pastinya, biar aparat hukum yang melakukan penyelidikan lebih jauh. Tentunya jika ada yang terlibat pasti akan ketahuan. Intinya, laporannya hampir rampung dan akan segera dibawa ke kantor KPK di Jakarta,” ujar Maykel Tielung, Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAMI.
Tielung menyebutkan, dugaan korupsi di Bitung mulai terlihat dan seakan terstruktur. “Ini mulai menggurita, ternyata dugaan korupsi di Bitung ada beberapa Item. Antaranya dugaan SPPD fiktif oknum Walikota selang tiga tahun terakhir, dana Bansos tahun 2010 dan 2011 yang jumlahnya menggiurkan, harga lahan pasar yang diduga di Mark Up. Belanja barang untuk ruangan Walikota. Bahkan masih banyak lagi,” paparnya.
PAMI menilai, sejak kepemimpinan Hanny Sondakh sebagai Walikota di periode sebelumnya, hingga kini di periode yang kedua dan selang setahun kepemimpinan Sondakh-Lomban, belum ada perubahan yang pesat. “Perubahan di Bitung hingga kini, masih biasa-biasa saja. Wajar jika beberapa wilayah di Bitung infrastruktur penunjangnya bagus. Karena itu dibiayai melalui pemerintah pusat. Bahkan ada juga melalui BUMN dan pihak swasta. Jadi tidak murni semuanya adalah komitmen Pemkot. Bahkan bantua pemerintah Pusat melalui DAK dan DAU untuk Bitung cukup besar anggarannya,” pungkas Tielung.
PAMI menambahkan, sejumlah masalah serius yang melilit top leader Bitung menambah panjang daftar masalah yang ada. “Ya, yang masih menjadi masalah juga yakni Eks Perusahaan Perikanan Nasional (Perikani) yang kini diduga dikuasai oknum Walikota, tanah pasini di daerah Tandu Rusa juga sebagiannya diduga telah dikuasai oknum Walikota, hingga tanah Candi yakni tanah timbun di daerah Girian diduga bermasalah. Bahkan selebihnya, di daerah pesisir Madidir, Wangurer, Girian hingga Sagerat banyak tanah yang dikuasai oknum Walikota namun sebagiannya surat kepemilikan menggunakan nama keluarganya. Sehingga pembangunan infrastruktur di wilayah itu diperbaiki. Dari mana uang Sang Walikota? Bisa saja dia menyalahgunakan wewenang sebagai Top Leader,” papar Tielung. (*)
