Manado – Terkait mengendapnya anggaran HIMPSI di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut sebesar 143 juta yang hingga kini belum terbayarkan seiring berjalannya waktu kini mulai terjuak, dari data yang didapat BeritaManado.com pada laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) pemerintah Provinsi Sulut sebesar Rp.169.950.000 dalam uraian dengan program belanja jasa psikiater.
Namun saat wartawan media ini meminta konfirmasi terkait anggaran tersebut malah Kepala BKD menolak untuk ditemui diruang kerjanya dengan alasan sibuk.
“Kaban masih sibuk nanti lain kali jo datang, soalnya masih banyak dokumen ada dimeja Kaban (BKD),” ujar salah seorang staf BKD Sulut.
Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Sulawesi Utara melansir sedikitnya ada 143 juta rupiah anggaran jasa psikologi dalam kegiatan Pemetaan Potensi PNS lewat Psikotes selama 3 hari pelaksanaannya pada Selasa (5/2) – Kamis (07/2) yang lalu, masih mengendap di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut. Hal itu terkuak ketika Ketua HIMPSI Sulut Erens Sangelorang saat dituntut pertanggungjawabannya pada Musyawara Wilayah (Muswil) HIMPSI Sulut usai mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua HIMPSI periode 2008-2013 di Aston Hotel akhir pekan lalu. (Rizath Polii)
