Manado – Dewan Provinsi (Deprov) Sulut melalui Komisi IV yang membidangi kesehjateraan masyarakat segera membeber data dugaan penyimpangan dana proyek pengadaan Alat-alat kesehatan (Alkes) Sulut. Komisi IV tersebut mengklaim telah mengantongi sebendel data awal yang mengarah pada dugaan terjadinya penyimpangan atau korupsi.
Sebagaimana penjelasan Felly E Runtuwene personil anggota Komisi IV bahwa pihaknya telah mengantongi data awal dugaan Alkes tahun 2009. “Komisi telah ada data dugaan penyimpangan pengadaan Alkes itu, dan Senin (hari ini, red), kami akan mengemukakan temuan tersebut,” ujar politisi Partai Damai Sejahtera.
Ketika disinggung apa tindak lanjut dari penemuan ini, Runtuwene menegaskan kalau temuan ini mengandung unsur korupsi tentunya akan diproses sesuai supremasi hukum yang berlaku. “Jelas harus dituntut sesuai hukum yang berlaku, terutama tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan personil komisi, Winda Titah. “Persoalan ini menjadi perbincangan di komisi, oleh karenanya, masalah ini segera dipublikasikan,” ujar politisi dari partai Barisan Nasional ini.
Mencermati hal ini, Maharani Caroline SH Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lembaga Batuan Hukum (LBH) Manado, meminta agar
hal tersebut tak hanya gertakan, melainkan upaya berani untuk memerangi korupsi yang ada di Sulut. “Semoga Komisi IV tak sekedar menggertak, melainkan mau
menindak lanjutinya ke proses hokum,” harapnya.
Pemberitaan sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Sulut dr Maxi Rondonuwu mengatakan pihaknya siap menghadiri hearing yang akan dilakukan Komisi IV DPRD Sulut, sekaligus akan membawa semua data yang diperlukan terkait masalah Alkes tahun 2009 yang belakangan ini dipertanyakan berbagai pihak. “Prinsipnya kami tak akan pernah menyembunyikan data yang diminta, dan pasti kami akan menyampaikan data terkait itu,” tandasnya.
Dia juga mengklarifikasi berita yang berkembang selama ini bahwa telah terjadi dugaan korupsi dalam proyek Alkes. “Biar nanti kami buktikan semuanya, yang pasti tak ada korupsi pada dana Alkes,” tambahnya.
Untuk membuktikan semua itu dr Maxi juga menegaskan pihaknya akan mengajak Komisi IV DPRD Sulut untuk turun langsung ke lapangan agar bisa melihat secara langsung semua peralatan yang katanya bermasalah. “Ada beberapa peralatan di Ratatotok yang akan kami tunjukan pada DPRD, karena itu salah satu yang dipersoalkan,” kuncinya. (IS)
