Manado – Manado satu-satunya kota di Indonesia yang diajak dalam teleconfrence Rapat Koordinasi Informasi Jaringan Geospasial Nasional bersama Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Republik Indonesia, Darmin Nasution dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Prof DR Ir Hasanuddin Zainal Abidin MSc, Senin (13/08).
Bertempat di ruang Cerdas Command Center, lantai II Kantor Wali kota Manado, Wali Kota, Vicky Lumentut didampingi Wakil Wali kota, Mor Dominus Bastiaan SE dan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Manado, DR Peter KB Assa ST MSc PhD, terlibat dialog dengan Menko Perekonomian serta pejabat lainnya di Jakarta.
Pada kesempatan itu, Vicky Lumentut mengajak dan mengundang Menko Perekonomian agar bisa hadir pada hajatan akbar Manado Fiesta 2018 pada 31 Agustus hingga 9 September nanti.
Selain Manado, beberapa Gubernur dan perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) serta lembaga negara lainnya seperti Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin, Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo, Kepala UPTD Geospasial Jawa Timur, Suci Purnomo serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Timur, juga melakukan rapat jarak jauh.
Sedangkan, dari kementerian dan lembaga negara lainnya yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ikut terlibat dalam teleconference tersebut.
Dalam kesempatan itu, Selaku orang no satu di Manado, Vicky Lumentut menjelaskan tentang manfaat geospasial bagi Kota Manado.
“Kami menggunakan geospasial untuk mengakses data secara global. Karena selama ini, Perangkat Daerah kami mengelola data sendiri-sendiri. Sehingga, dengan adanya simpul jaringan geospasial ini semakin mempermudah kami melakukan koordinasi data,” kata Vicky Lumentut.
Selain itu, melalui Cerdas Command Center yang dibangun Pemerintah Kota (Pemkot) Manado juga mempermudah masyarakat mendapatkan informasi termasuk dalam pendataan.
“Kami mengintegrasikan sistem jaringan geospasial ini pada layanan public kami seperti Pajak Bumi dan Bangunan. Disana akan diketahui data mereka yang sudah bayar ataupun belum bayar PBB. Sehingga, jaringan ini sangat membantu kami di pemerintah Kota Manado,” kata Vicky Lumentut.
Meski demikian, Wali Kota Manado II periode itu pun mengakui kelemahan sistem pengelolaan data informasi jaringan geospasial ini terletak pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selama ini, untuk menangani pengelolaan data geospasial, Pemkot Manado menggunakan jasa tenaga kontrak.
“Saya mengusulkan agar kuota penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) kami ditambah. Karena, harus saya akui kelemahan kita ada pada SDM aparatur kita,” ujar Vicky Lumentut.
Akhir kalimat, Vicky Lumentut menyampaikan terima kasih kepada Menko Perekonomian yang memilih Kota Manado untuk melaksanakan teleconference.
(Anes Tumengkol)
