Manado – Pemilu Kada DKI Jakarta terlalu memakan pikiran, waktu dan energi bangsa. Jika dilihat dari variabel politik, sosial dan ekonominya sangat kontra produktif dikarenakan Pilkada DKI Jakarta dijadikan ajang perebutan kekuasaan belaka.
Menurut pengamat politik, Taufik Tumbelaka, konstelasi politik di Pilkada DKI Jakarta lebih panas dari Pemilihan Presiden (Pilpres), bahkan cenderung over heat. Kedepan, dimungkinkan Pilkada DKI Jakarta dihapus.
“Sebaiknya kedepan dikaji ulang, apakah tidak sebaiknya Pemilu Kada DKI Jakarta dihapus saja, diganti dengan penunjukan langsung oleh Presiden selaku kepala negara,” jelas Taufik Tumbelaka kepada beritamanado.com, Rabu (1/2/2017).
Taufik Tumbelaka merujuk pada sebutan DKI (Daerah Khusus Ibukota) sehingga sangat lazim mendapat perlakuan khusus termasuk Gubernur ditetapkan secara khusus melalui penunjukkan langsung oleh Presiden.
“Kan namanya saja DKI, Daerah Khusus Ibukota, hemat saya sangat lazim kalau dapat perlakuan khusus. Tentunya dengan sejumlah syarat yang sangat ketat. Walikota di Jakarta juga hanya ditunjuk. Ini pendapat saya sebagai orang Jakarta yang memiliki KTP dan rumah di Jakarta,” jelas Taufik Tumbelaka.
Lanjut Taufik Tumbelaka, para elite politik dan kelas menengah terlihat belum siap berdemokrasi secara benar, etika politik seperti terabaikan.
“Dana Pemilu Kada DKI Jakarta konon sekitar 478 M. Kalau disalurkan untuk beasiswa akan lebih bermanfaat, daripada dana itu hanya digunakan untuk sebuah kontestasi Pilkada yang justru berpotensi memecah-belah persatuan dan keragaman,” tandas Taufik Tumbelaka. (JerryPalohoon)
