Bitung – Kekuatiran sejumlah lurah, Pala dan RT bakal diganti usai Pemilu calon legislatif (Pilcaleg) diaggap Asisten 1, Fabian Kaloh terlalu berlebihan. Karena menurutnya, dari awal walikota dan wakil walikota sudah sangat jelas mengintruksikan agar para perangkat pemerintah seperti lurah, Pala dan RT tak ikut-ikutan dalam Pilcaleg.
“Informasi itu tidak benar dan tak ada unsur politik jika memang nantinya Pemkot melakukan pergantian terhadap lurah, Pala dan RT. Apalagi dikait-kaitkan dengan hasil Pilcaleg,” kata Kaloh, Minggu (20/4/2014).
Soal kekuatiran lurah, Pala dan RT kata Kaloh tak perlu sampai sampai seperti itu. Karena proses pergantian tetap didasarkan pada kinerja dan laporan masyarakat, serta berbagai indicator penilaian yang berkaitan dengan masalah pelayanan kepada masyarakat.
“Kalaupun ada lurah, Pala dan RT saat ini sudah tidak beribawa lagi, itu benar. Dan itu sudah dievaluasi jauh-jauh hari sebelum peleksanaan Pemilu,” katanya.
Hasil evaluasi kata Kaloh, yakni masalah dinaikkannya insentif Pala dan RT yang berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat. Karena untuk bekerja bakti saja, menurutnya ada masyarakat yang tak mau lagi melakukan hal itu karena menganggap Pala dan RT sudah digaji untuk melakukan kerja bakti.
“Itu yang sudah kami evaluasi, bukan karena Pemilu apalagi dikaitkan Pemilu ketika Pemkot dalam waktu dekat ini melakukan rolling,” katanya.
Kaloh juga mengatakan, kalaupun toh ada instruksi mengamankan Caleg dan partai pasti saat ini salah satu suara partai yang diamankan akan sangat siginifikan hasilnya. Tapi kenyataannya, kata dia partai penguasa yakni PKPI dalam Pilcaleg tahun ini mengalami penurunan suara yang signifikan jika dibandingkan lima tahun sebelumnya.
“Itu salah satu indicator, jadi saya menilai dalam Pilcaleg tahun ini tak ada instruksi seperti itu kepada para lurah, Pala dan RT. Kalaupun ada itu pribadi masing-masing, bukan karena ada instruksi,” katanya.(abinenobm)
