Bitung – Pelaksanaan Pemilu serentak di Kota Bitung dinilai tidak adil atau fair serta mengabaikan demokrasi.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Kota Bitung, Syam Panai terkait proses Pemilu di Kota Bitung yang saat ini masih tahapan rapat pleno tingkat PPK.
“Menang atau kalah di Pemilu itu biasa, tapi yang perlu dijunjung adalah kebenaran Pemilu agar sesuai dengan asas demokrasi yang menjadi roh sebuah Pemilu,” kata Syam, Senin (29/04/2019).
Wakil Ketua DPC Partai Hanura ini membeberkan, tidak fairnya Pemilu di Kota Bitung terlihat jelas dengan ketidaksiapan KPPS dan Panwas di lapangan hingga banyak yang gagal paham aturan.
“Contoh kecil adalah tidak semua saksi memegang salinan C1 serta adanya perbedaan data C1 yang dipegang PPK, Panwas dan saksi. Tapi anehnya, itu ditoreril dan pleno tetap berjalan kendati dalam aturan itu adalah kesalahan fatal,” katanya.
Ditambah lagi kata dia, saksi-saksi yang dihadirkan di TPS tidak paham dengan tugas karena minimnya pembekalan yang diberikan.
“Begitupula dengan PPS dan Panwas yang terkesan hanya main comot dan minim pembekalan,” katanya.
Selain itu kata dia, Panwas tidak benar-benar bekerja di lapangan menjalang hari H pencoblosan. Padahal, sudah menjadi rahasia umum money politik terjadi dimana-mana saat menjelang hari H.
“Kalau tidak percaya, silakan ambil sampel di masyarakat. Pasti semua akan membenarkan soal praktek money politik yang terang-terangan terjadi di lapangan,” katanya.
Syam mengaku memiliki sejumlah bukti-bukti tidak fairnya Pemilu di Kota Bitung yang juga melibatkan ASN Pemkot Bitung untuk menguntungkan Caleg dan Parpol tertentu.
“Anehnya itu semua sudah menjadi rahasia umum, tapi tidak ada upaya penindakan dari pera penyelenggara. Apakah demokrasi di Kota Bitung seperti ini, yang hanya diukur dengan uang,” katanya.
(abinenobm)
