Surat edaran Camat Tuminting yang terindikasi modus pencitraan calon Wali Kota Manado
Surat edaran Camat Tuminting yang terindikasi modus pencitraan calon Wali Kota Manado
Manado – Dugaan adanya pencitraan di tahun politik terendus dalam surat edaran Camat Tuminting yang menginstruksikan masyarakat Kampung Bobo yang terdiri dari warga Kelurahan Maasing dan Kelurahan Bitung Karangria melakukan pengosongan lahan yang saat ini diklaim milik Keluarga Karema-Wala dan nantinya warga akan direlokasi ke Kampung Pangiang.
Pasalnya dalam surat edaran pada point ketiga menyebutkan bahwa, dengan adanya persoalan tersebut, maka Wali Kota Manado ikut perihatin sehingga menyiapkan lahan untuk warga yang saat ini menempati tanah milik Keluarga Karema-Wala.
Ketika sejumlah wartawan mempertanyakan kepemilikan atas tanah relokasi warga Kampung Bobo diketahui ternyata tanah tersebut disiapkan oleh Keluarga Karema-Wala dan bukan disiapkan pemerintah, tepatnya Wali Kota Manado.
“Bukan tanah milik negara yang disediakan untuk ditempati warga yang bersedia meninggalkan tanah yang saat ini bermasalah. Tapi tanah itu disiapkan oleh Keluarga Karema-Wala sebagai kompensasi bagi warga,” ujar Camat Tuminting, Welly Mohede.
Saat ditanyakan maksud pencatutan nama Wali Kota Manado pada surat edaran tersebut, Mohede enggan menanggapi pertanyaan wartawan.
“Kalau itu, nanti jo neh torang baku dapa,” kata Mohede didepan awak media.
Tudingan yang sama juga diungkapkan legislator Kota Manado Raynaldo Heydemans yang beberapa waktu lalu menuding adanya modus pencitraan dalam persoalan tanah di Kampung Bobo yang pada akhinya terbukti.
“Waktu demo lalu, kita baca itu surat edaran tertulis Wali Kota Manado telah menyiapkan lahan bagi warga yang digusur. Tapi setelah mendengarkan penjelasan Camat, ternyata tanah itu disiapkan oleh pihak yang saat ini mengklaim sebagai pemilik tanah bermasalah itu. Sangat jelas, ketika masyarakat menderita, ada upaya membangun pencitraan dibalik persoalan ini,” ungkap Heydemans.
Ia pun berpendapat, untuk menciptakan tahun politik yang bermartabat, baiknya pejabat pemerintahan yang berencana ikiut mencalonkan diri pada Pilkada mendatang, tidak memanfaatkan penderitaan rakyat demi kepentingan politik.
“Sangat jelas ini patut disayangkan. Ini tahun politik, jadi sangat sensitif jika ada pihak-pihak tertentu apalagi pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan atas nama kepedulian terhadap masyarakat yang pada akhirnya hanya modus pencitraan diri pribadi atau sebuah kelompok di tahun politik ini,” tandas politisi Partai Golkar ini. (leriandokambey)
