Tondano, BeritaManado.com — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Stvri Tenda mengungkapkan harapannya untuk Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk menjaga fokus dalam membangun daerah.
Demikian dikatakannya kepada BeritaManado.com, Rabu (22/10/2025) di sela-sela menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Kader Partai Golkar asal daerah pemilihan (Dapil) Minahasa 4 menegaskan bahwa Pemkab Minahasa dibawah kepemimpinan Bupati Robby Dondokambey dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang perlu melakukan terobosan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
“Kinerja Pemkab Minahasa harus lebih didominasi oleh aksi nyata, terutama pada sektor pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan infrastruktur. Selebihnya tentu bisa memberikan perhatian serius di sektor lain yang jadi prioritas seperti pertanian, pariwisata dan sektor lain yang memiliki potensi mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD),” ungkap Tenda.
Ditambahkannya, bahwa masyarakat harus merasakan betul kinerja pemerintah sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan saat kampanye Pilkada lalu dan jangan sampai terjebak pada agenda-agenda seremonial.
“Kegiatan seremonial bukan sesuatu yang salah, namun jika hal itu terlalu mendominasi pemerintahan suatu daerah ketimbang kerja nyata, maka masyarakat tidak akan terlalu merasakan pembuktian janji kampanye,” ujarnya.
Sebagai mitra kerja di lembaga DPRD Minahasa, Tenda juga secara sportif mengatakan bahwa dirinya akan memberikan dukungan terhadap kinerjan pemerintah sejauh itu menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Pada bagian lain, situasi yang berhubungan dengan efisiensi anggaran pusat ke daerah, maka sudah selayaknya Pemkab Minahasa berpikir kritis untuk bagaimana menggerakkan sektor-sektor yang berpotensi mendulang PAD untuk digunakan dalam kegiatan belanja daerah.
“Minahasa punya sumber-sumber pendapatan yang bisa dimaksimalkan. Tentu saja ini bersentuhan langsung dengan kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD),” katanya.
Dalam hal ini, Stvri Tenda sendiri tegas menyuarakan bahwa dalam penempatan pejabat baik eselon 2, eselon 3 dan eselon 4 di setuap SKPD, sangat diharapkan untuk memeprtimbangkan kelayakan dari segi disiplin ilmu dan bukan kepentingan politik.
“Jika pada kenyataannya terdapat kekurangan sumber daya manusia yang dibutuhkan, maka tentu pemerintah harus mengambil inisiatif melakukan langkah strategis agar kedepan tersedia SDM sesuiai bidang kerja di masing-masing SKPD. Memberikan tugas belajar untuk mendapatkan kualifikasi keahlian di bidang-bidang kerja setiap SKPD layak dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.
Pada bagian lain, Tenda juga berharap agar pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk menciptakan iklim investasi yang baik agar para investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Minahasa.
Namun faktor birokrasi perizinan terhadap usaha-usaha investasi juga harus dipikirkan agar tidak membebani investor apalagi menjebak.
“Jangan sampai suatu investasi sudah dapat ijin pemerintah, namun mendapatkan penolakan dari masyarakat yang bisa berujung pada berbagai tingkatan proses hukum. Jika masyarakat berhasil menggugat, maka tentu di satu sisi akan membawa kerugian kepada investor. Jadi penting disini yaitu keterbukaan pemerintah dalam pemberian ijin investasi,” tuturnya.
Dalam skala investasi lebih kecil, pemerintah juga diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat sebagai stimulus untuk memajukan sektor UMKM di Minahasa.
“Intinya bahwa pemerintah perlu dan harus memberikan kepastian dalam berusaha/berinvestasi pada investor dan pelaku usaha skala kecil dan menengah. Dengan demikian, besar kecilnya skala investasi yang ditanamkan, semuanya dapat berdampak positif bagi masyarakat,” harapnya.
(Frangki Wullur)
