Manado, BeritaManado.com – Menjadi trending topic dan hangat di kalangan masyarakat terkait statement pemberitaan dari Plt Kadis Sosial Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dr Rinny Tamuntuan soal prostitusi online yang penyebarannya secara tertutup. membuat Pengamat Politik Pemerintahan Sulut, Taufik Manuel Tumbelaka pun harus angkat bicara.
Taufik Tumbelaka mengakui bahwa dirinya pun sempat kaget ketika melihat pemberitaan media dan mendengar langsung rekaman dr Rinny Tamuntuan ketika diwawancarai sejumlah wartawan saat berada di Gedung DPRD Sulut waktu lalu.
Menurut Taufik Tumbelaka, sosok dr Rinny Tamuntuan dulunya pernah menjadi salah satu nominasi diwacanakan dirinya (Tumbelaka – red)) masuk dalam perekrutan pejabat eselon II lingkup Pemprov Sulut di Kabinet OD-SK (Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur, Steven Kandouw).
“Dirinya (dr Tamuntuan-red) merupakan salah satu pejabat dari daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) yang layak “diprovinsikan” karena berprestasi, khususnya menjadi Kadis Kesehatan Sulut,” terangnya kepada wartawan di Kantor Gubernur Sulut, Selasa (28/2/2018).
Terkait dengan statement Plt Kadinsos Sulut itupun Tumbelaka menilai kemungkinan dr Rinny Tamuntuan masih beradaptasi dengan lingkungan kerjanya yang baru itu.
“Dimaklumkan, karena dirinya masih baru di Dinsos, dimana dirinya berasal dari Dinkes Mitra dan masih terbawa alam pikiran dari sisi kesehatan. Jadi menurut saya, kemungkinan bukan seperti maksud tujuan statement-nya (menyetujui adanya lokalisasi) selain itu dirinya juga mungkin belum terbiasa menghadapi para wartawan peliputan DPRD Provinsi Sulut (secara tiba-tiba berkerumunan mewancarai) jadi istilahnya terjadi Slips of The Tongue (terpeleset lidah), maksudnya ingin menyampaikan A namun tidak lengkap dengan penjelasan, kedepan setiap pejabat sebaiknya berhati-hati pada saat mengeluarkan statement terutama pada saat wawancara door stop atau “pencegatan” dari wartawan secara tiba-tiba agar tidak terjadi multi interpretasi,” ujar Taufik Tumbelaka.
Lanjut Taufik Tumbelaka, masalah ini sebenarnya tidak perlu dipolemikan.
“Fokus saja memantau kinerja dia selaku Plt. Kepala Dinas Sosial Sulut, namun kalau boleh memberi masukan, dia lebih pas menjadi Kadiskes Sulut karena sebagai Kadiskes Mitra sudah terbukti berprestasi,” tandas Taufik Tumbelaka.
Sebelumnya juga diberitakan, permasalahan prostitusi online yang lagi marak di Sulawesi Utara terutama Kota Manado menurut Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Utara, dr Rinny Tamuntuan, perlu disikapi serius.
Menurut dr Rinny Tamuntuan, penyikapan berupa tindakan pemberantasan atau pendidikan moral baik dari segi lingkungan keluarga, pergaualan, masyarakat yang tentunya melibatkan semua stake holder terkait selain dinsos juga peran dari orang tua, pemerintah, tokoh agama/masyarakat serta pihak kepolisian.
“Usai rapat bersama Komisi 4 DPRD Sulut ketika diwawancarai mengenai masalah prostitusi online terlintas ada semacam kata ‘lokalisasi’. Kalau prostitusi online itu kan tertutup atau artinya secara sembunyi-sembunyi para pelaku (wanita tuna susila/wts) hanya melalui aplikasi. Nah, sekarang ini sudah ada pelarangan tentang lokalisasi ya, jadi mana mungkin saya seakan setuju menyediakan atau membuatkan (tempat) lokalisasi,” terang Rinny Tamuntuan kepada awak media, Selasa (27/2/2018) sore.
Selain itu juga Rinny Tamuntuan menjelaskan, tindakan yang diambil terkait prostitusi online yang sebelumnya itu ada pelarangan pemerintah oleh karenanya Rinny pada kesempatan tersebut menganjurkan untuk dibuatkan peraturan.
Dikarenakan masyarakat ini kan berada di kabupaten kota jadi aturan itu oleh pemerintah daerah (pemda) kabupaten kota harus ada untuk mencegah terjadinya kelanjutan prostitusi itu,” ungkapnya, sembari mengatakan bahwa Pemprov atau Dinsos Sulut dalam bentuk ketegasan itu hanya melakukan koordinasi bersama dinas di kabupaten kota.
“Jadi nantinya akan ada pencegahan-pencegahan semisalnya di hotel-hotel atau koskosan yang dicurigai, tentunya dengan pemeriksaan identitas (KTP/KK) bagi tamu atau penghuni yang akan datang menginap tempat itu. Selain itu juga, kami nanti akan ada tim gabungan yang akan turun melakukan sidak (Inspeksi mendadak),” tandas dr Rinny Tamuntuan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, dr Rinny Tamuntuan, mengklarifikasi pemberitaan BeritaManado.com soal lokalisasi Wanita Tuna Susila (WTS).
Kepada BeritaManado.com, Rinny Tamuntuan tegas mengatakan bahwa wartawan salah mengartikan pernyataan dia ketika diwawancarai usai rapat koordinasi dengan Komisi 4 DPRD Sulut, Senin (26/2/2018) sore.
“Ketika diwawancarai usai rapat dengan komisi 4, salah-satu wartawan bertanya tentang heboh prostitusi online di Kota Manado. Saya menjawab, karena tidak terlokalisir maka kami tidak memiliki data, sehingga pemerintah provinsi kesulitan menyelesaikan permasalahan tersebut,” jelas dr Rinny Tamuntuan kepada BeritaManado.com via komunikasi handphone, Senin malam.
Lanjut dr Rinny Tamuntuan, masalah prostitusi perlu dicarikan solusi penyelesaian, paling baik melalui rumah ibadah dan tokoh-tokoh agama. Masalah prostitusi membutuhkan penyelesaian melibatkan seluruh komponen masyarakat.
“Kalau lokalisasi berarti kita kembali ke masa lalu. Paling utama peningkatan mental spiritual melalui tokoh-tokoh agama. Pemerintah juga berkewajiban menyiapkan fasilitas pelatihan bagi para perempuan agar mereka mampu bekerja dengan baik,” tukas dr Rinny Tamuntuan.
Lanjut dr Rinny, penegakkan hukum bagi pelaku prostitusi online dapat menggunakan Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak, Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang ITE.
“Penindakan menggunakan undang-undang itu. Bicara data di kabupaten dan kota terutama Kota Manado yang menjadi objek prostitusi online ini. Kami dari provinsi hanya sebatas koordinasi dengan mereka,” tandas dr Rinny Tamuntuan.
(JerryPalohoon)
