Tomohon – Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun staf tenaga kontrak Pemkot Tomohon mulai mengeluhkan soal adanya pemotongan anggaran saat mereka melakukan perjalanan dinas keluar daerah. Kebanyakan dari mereka mengakui bahwa ‘kebijakan’ tersebut sangat mengganggu dan menghambat kinerja di lapangan.
“Perjalanan dinas itu beda-beda, ada yang tiga hari ada yang empat bahkan lima hari. Nah saat perjalanan dinas, hak yang seharusnya kami terima seperti biaya transport dan penginapan untuk tiga hari namun yang didapat hanya satu hari. Contohnya harusnya lima ratus ribu namun yang diterima hanya seratus ribu. Ini kan mengganggu bahkan justru membebani. Lebe bae nda usah brangkat (lebih baik tidak usah berangkat, red) kalau seperti itu,” ujar seorang sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Namun hal tersebut dibantah Asisten Administrasi Umum Pemkot Tomohon Dra Truusje Kaunang. Menurutnya tidak ada yang seperti itu. “Ah, tidak ada yang seperti itu apalagi di tahun 2014 ini,” ujar Kaunang saat dikonfirmasi beritamanado.com, Selasa (25/04/2014).
