Bitung—Walikota, Hanny Sondakh melakukan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pengawasan kewajiban perpajakan bendahara serta pengelolaan PBB dan BPHTB dengan KPP Pratama. Penandatanganan MoU ini dilakukan Sondakh dengan Kepala KPP Pratama, Denny Ferly Makisanti di Hotel Sintesa Peninsula, Manado, Senin (18/6) lalu.
Penandatanganan MoU ini merupakan rangkaian kegiatan pertemuan yang digagas Kanwil Direktorat Pajak Suluttenggo dan Maluku Utara dengan tema “Values Gathering peran serta Wajib Pajak dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional melalui pembayaran pajak tahun 2012”. Dalam MoU, kedua pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan secara kelembagaan yang menyangkut tugas pokok bendahara dalam bidang perpajakan, berupa pendidikan dan pelatihan perpajakan bagi bendahara maupun pengawasan bersama para pihak terhadap kewajiban bendahara dalam hal penyetoran dan pelaporan pajak demi terciptanya laporan keuangan pemerintah daerah yang baik.
“Tujuan diadakannya MoU untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya yang ada pada masing-masing pihak untuk ikut serta menyumbangkan pikiran, tenaga dan daya upaya dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan serta mewujudkan kepatuhan dan kepedulian masyarakat serta wajib pajak termasuk bendahara terhadap penegakan hukum perpajakan melalui kegiatan penyuluhan/sosialisasi,” kata Sondakh.
Sondakh menjelaskan, ruang lingkup kerjasamanya meliputi antara lain, penyelenggaraan kegiatan penyuluhan/sosialisasi perpajakan, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para bendahara. Pelatihan administrasi pengelolaan PBB dan BPHTB dalam rangka menjadi pajak daerah, serta melaksanakan berbagai pendidikan dan pelatihan mengenai pajak.
Sementara itu, kegiatan ini dibuka dengan laporan yang dibawakan oleh Kakanwil DJP Suluttenggo dan Malut, John Hutagaol yang dihadiri Dirjen Pajak Kemenkeu RI, Fuad Rahmany, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Olly Dondokambey SE dan Wagub Sulut, Djauhari Kansil.(enk)
