Bitung, BeritaManado.com – Plt Sekretaris DPRD Kota Bitung, Rudy Theno mengaku tidak habis pikir masih ada anggota DPRD yang nekad memanipulasi biaya perjalanan dinas, yakni biaya penginapan.
Menurutnya, tindakan itu sangat konyol dan fatal jika betul masih ada anggota DPRD yang nekat merekayasa bukti pembayaran biaya penginapan saat melakukan perjalanan dinas.
“Kalau ini betul, itu sangat konyol dan fatal. Saya sementara memerintahkan staf untuk memeriksa kembali semua nota-nota perjalanan dinas anggota DPRD,” kata Rudy, Minggu (19/3/2023).
Rudy beranggapan jika paket mark up tidak mungkin lagi dilakukan diera sekarang ini. Mengingat, sistem yang digunakan sudah terkoneksi dan gampang untuk dilacak jika ada niat atau bill yang mencurigakan.
“Tapi, rupanya indikasi itu masih ada juga dan ini menjadi tanda awas bagi kami untuk lebih teliti lagi memeriksa bill sebelum pencairan biaya perjalanan dinas,” katanya.
Sekretaris Daerah Kota Bitung ini juga mengaku sudah berkoordinasi dengan pimpinan dan ketua-ketua fraksi terkait dugaan mark up biaya penginapan dengan tujuan memastikan informasi itu tidak dilakoni anggota DPRD.
Termasuk juga meminta staf sekretariat agar lebih teliti dan meminta klarifikasi para staf yang menjadi pendamping saat perjalanan dinas.
“Langkah ini kami lakukan agar nama baik lembaga DPRD tidak tercoreng di mata publik. Semoga saja kejadian ini betul-betul tidak terjadi di lembaga DPRD Kota Bitung yang kita cintai bersama,” katanya.
Seperti diketahui, beredar kabar jika dalam melakukan perjalanan dinas, 30 anggota DPRD Kota Bitung kerap melakukan praktek culas untuk mencari tambahan dengan mark up biaya perjalanan dinas.
Dari penelusuran, salah satu item biaya perjalanan dinas, yakni biaya penginapan jadi lahan bagi para anggota DPRD untuk mendapatkan tambahan.
Praktek mark up biaya penginapan ini sudah lama dilakoni para anggota DPRD dengan cara mencari harga kamar jauh dibawah harga yang telah ditentukan.
Mengacu ke Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 3 tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, biaya penginapan pimpinan DPRD mulai dari Rp1.400.000 – Rp5.000.000/hari dan anggota DPRD mulai dari Rp1.290.000 – Rp2.750.000/hari.
Namun kenyataanya dalam melakukan perjalanan dinas, anggota DPRD mencari harga kamar jauh dibawah harga yang telah ditentukan oleh Perwako. Yakni, harga kamar Rp500.000 -Rp750.000/hari tapi tetap dibayar mengikuti Perwako yakni Rp1.000.000 – Rp2.000.000/hari dengan modal struk mark up.
Tidak hanya itu, ada praktek 2 in 1 juga dilakoni anggota DPRD untuk mendapatkan pembayaran full biaya penginapan. 2 ini 1 sendiri adalah dua anggota DPRD sepakat hanya membuka satu kemar tapi tetap menagih dua kamar ke Sekretariat DPRD Kota Bitung.
(abinenobm)
