Manado, BeritaManado.com — Rapat pembahasan APBD perubahan seketika menjadi tegang setelah berhembus kabar angin yang menyebut adanya potongan terhadap Advetorial bagi media yang bermitra dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di bawah naungan Dinas Kominfo Sulut.
Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Sulut Julius Jems Tuuk pada rapat badan anggaran DPRD Provinsi Sulut.
Pasalnya, Jems mencontohkan advetorial ada 5, tiga sampai ke wartawan, 2 dikantongi oleh oknum-oknum ASN.
Menanggapi hal itu, kepala Dinas Kominfo Sulut Steven Liow membantah adanya praktik tersebut di Kominfo Sulut.
“Kalau bicara potong-potong,…wartawan potong ta pe leher,” tegas Steven Jumat, (9/8/2024) pada rapat pembahasan APBD perubahan 2024.
Lanjut Steven, justru pihaknya bergaining bersama media satau-satunya di Indonesia menggunakan e-catalog.
“Satu-satunya di Indonesia yang mendapat penghargaan membayar jasa media e-catalog adalah provinsi Sulawesi Utara,” jelas Steven.
Dijelaskannya pula, dengan penggunaan e-catalog maka jasa media ditransfer langsung ke rekening perusahaan media bahkan tawar-menawar ada batasnya.
Meski demikian, anggota DPRD Sulut Jems Tuuk tetap mengingatkan Dinas Kominfo agar tetap memperhatikan anggaran media dan jangan sampai informasi yang masuk ke DPRD itu benar adanya.
“Kita tidak menuduh. Saya cuma mengingatkan saja, karena ada informasi angin yang masuk ini, tapi pak kadis Kominfo bilang, saya pertaruhkan kepala saya bahwa itu tidak terjadi,” kata Jems.
“Biarlah Imanmu yang menyelamatkanmu,” timpal Jems.
(Erdysep Dirangga)
