Siswa SMA N 1 Amurang Ancam Duduki Kantor Bupati dan DPRD Minsel
AMURANG — Meski Bupati Minsel berusaha untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, tapi sangat disayangkan apa yang diterapkan oleh Bupati Minsel tidak didukung oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olaraga. Buktinya, disatu segi Bupati Minsel Christiany Paruntu berjanji akan memberikan kemudahan bagi siswa yang memiliki prestasi dibidang pendidikan.
Tapi berbeda yang dialami siswa pilihan yang digabungkan dalam kelas alternatif di SMA N 1 Amurang. Pasalnya semenjak hadirnya kelas alternatif yang merupakan siswa pilihan dari total jumlah yang ada, mereka dibebaskan dari uang sekolah baik SPP, Maupun pembayaran lain, namun untuk saat ini tanpa ada kesepakatan dengan orang tua murid, pihak sekolah mulai memberlakukan pembayaran uang sekolah sebesar Rp 30 ribu.
Parahnya lagi SPP yang harus dibayarkan oleh para siswa dimulai semenjak Januari-Desember 2011. “Kami meminta kepada pihak sekolah untuk tidak mebebani orang tua murid, hanya karena untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan sekolah, karena itu jelas-jelas meberatkan kami,” ujar sejumlah siswa yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Lagi mereka mengatakan apa yang diterapkan oleh pihak sekolah itu benar-benar sangat tidak masuk akal dan bertolak belakang dengan program Bupati Minsel C.E Paruntu, bayangkan siswa pilihan yang digabungkan dalam kelas alternatif dari kelas 10,11 dan 12 diharuskan untuk membayar uang sekolah selama satu tahun.
“Dengan apa yang dilakukan sekolah terhadap kelas alternatif, kami selaku siswa kelas alternatif akan melakukan demontrasi baik di Kantor Bupati maupun Kantor DPRD Minsel. Itu dikarenakan komitmen pemerintah dalam melakukan Sekolah Gratis bagi siswa yang ada di Minsel hanya Sorga Talinga. Yang pasti dalam demo nanti, kami akan menyampaikan hal ini ke Bupati Minsel dan para wakil rakyat,” kata mereka.
Anggota DPRD Minsel melalui Komisi Tiga yang membidangi Pendidikan mengatakan, mungkin apa yang diterapkan oleh pihak sekolah itu dikarenakan dana sekolah ditahun 2011 ini terlalu minim, dan Pihak Dikpora tidak memberikan dana untuk kelas alternatif, sehingga pihak sekolah mulai menarik dana untuk kesetiap Murid alternatif. Informasi tersebut sudah saya dengar dari salah satu siswa alternatif. Meski Demikian komisi tiga yang membidangi pendidikan akan melakukan peninjauan ke pihak sekolah mengenai masalah ini, karena setiap masalah yang berhubungan dengan pendidikan itu akan disikapi oleh pihak komisi tiga.”
“Kami akan memperjuangkan supaya di 2012 nanti kelas alternatif akan mendapat dana dari APBD Minsel, untuk itu seluruh siswa alternatif untuk dapat bersabar,” ungkapnya. (ape)
