Manado – Keprihatinan Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang terhadap Bupati dan Walikota yang Dikabarkan kurang akur dengan wakilnya disampaikannya secara terbuka ketika melantik Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Kamis, 19 Juli 2012.
Keprihatinan ini diungkapkan Sarundajang karena akhir-akhir ini pemberitaan media massa banyak mengangkat permasalahan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang tidak lagi bisa sejalan dalam melaksanakan pemerintahan di Kabupaten/Kota.
Khusus untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Gubernur meminta Sekretaris Daerah yang baru dilantik Drs. Farid Asimin, MAP menjembatani hubungan Bupati dan Wakil Bupati yang diberitakan retak.
“Jadi Sekda Bolmong yang baru dilantik ini, anda punya tugas berat, saya dengar ini Bupati dan Wakil Bupati so “bakalai” (berkelahi), jadi kalau anda tidak bisa jembatani, anda saya copot. Kalau ada Bupati dan Wakil Bupati tidak sependapat itu biasa, tapi kalau itu terbuka di umum, sangat memalukan dan saya pertama yang malu, dan ini tidak boleh terjadi, sebab Kepala Daerah kalau melanggar sumpah, saya boleh mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, Presiden untuk diberhentikan, saya ingatkan iniberkelahi melanggar sumpah, tidak bleh terjadi,” tegas Sarundajang.
Menurut Sarundajang hal tersebut tidak boleh terjadi karena Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dipilih langsung oleh rakyat. Beda pendapat itu wajar tetapi kalau sudah terpublikasi secara umum itu sangat jelek dampaknya bagi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di daerah masing-masing, ujarnya.
“Saya belum tahu persis bagaimana persoalannya, memang saya tahu dari media, mudah-mudahan tidak seperti yang diberitakan, saya akan turun langsung ke Bolmong dalam waktu dekat ini untuk mengetahui apa duduk masalahnya, saya ingin bertemu dengan masyarakat disana,” kata Gubernur di tiga daerah yang berbeda.
Ia menambahkan perbedaan harus bisa diselesaikan dan semuanya harus diorientasikan untuk kepentingan rakyat yang telah memilih pasangan pemimpin daerah masing-masing. (jrp)
