Manado – Wakil Gubernur Sulut Djouhari Kansil Rabu, (29/02) melakukan sidak di sejumlah SPBU di Kota Manado terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di Sulawesi Utara.
Hal itu juga berkaitan dengan keluhan masyarakat terhadap antrian panjang yang sering terjadi di SPBU-SPBU di Kota Manado dan telah berlangsung lama.
Sidak kali ini disinyalir bocor dan diduga telah dibocorkan salah seorang Pejabat dari Pemprov Sulut, ini sesuai dengan pengakuan Sales Manajer Retail Pertamina wilayah Manado Irwansyah.
Menurut Irwansyah bahwah pihaknya tidak tahu akan adanya sidak dan baru dua jam sebelum sidak baru diinformasikan dan mengaku informasi ini dari Pemprov.
“Untuk informasi ini saya tidak tahu, dua jam sebelumnya baru diinformasikan,” ujar Irwansyah.
Saat ditanya para wartawan siapa yang menginformasikan sidak kali ini Irwansyah mengatakan “dari Pemprov, malah saya telat tadi, saya nda ingat tadi, dari Pemprov akan ada informasi seperti itu, kitakan disidak atau tidak kita nda mempersoalkan apa-apa, saya nga tau ini nomornya dia ngaku dari Pemprov aja, nda ada dustalah, kita terbuka,” kata Irwansyah.
Ditempat yang sama Kansil menjelaskan bahwa “kita melihat mengapa dia antre mengapa SPBU (premium) kosong nah kita langsung bisa lihat disitu. Yang pertama tadi masalah distribusi, jadi masalah distribusi dari Bitung ke SPBU-SPBU ini terlambat, nah kami akan cari tahu mengapa dia terlambat, apakah di Bitung itu antre atau ada masalah lain, ini yang perlu kita lihat titik simpulnya,” jelas Kansil.
Selanjutnya ia menambahkan “di SPBU ini kosong tapi di pinggirannya (pedagang kecil) banyak jualan, nah ini kita cari tahu darimana mereka beli ini, nah ternyata diindikasi bahwa mereka pake kendaraan roda dua, bolak balik mungkin, dan teman-teman di SPBU juga perhatikan kok orang ini bolak balik, jadi kalau bolak balik harus dipertanyakan untuk apa, karna ada penertiban nantinya yang jual-jual ini karna tidak ada ijin. Yang kedua nanti ada sesuatu yang tidak kita inginkan sebab premium inikan berbahaya diakan mudah menyala sedangkan mereka (pedagang kecil) tidak ada penjaga keamanannya dan itu membahayakan, nah itu perlu dijelaskan kepada mereka dan ini nanti kita akan terpadu tidak hanya Provinsi tapi tetap dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota bersama-sama dengan pihak kepolisian, sehinggah ini kita jaga bersama, bukan hanya BBMnya sering macet tapi keamanannya dimasyarakat nah itu perlu sosialisasikan,” kata Kansil.
Lebih lanjut Kansil mengatakan “nanti ini juga disosialisasi apakah Kepala Lingkungan, Lurah-lurah sehingga masyarakat memahami ini walaupun ini memenuhi keperluan masyarakat kecil sehari-hari tetapi ini sesuai dengan ketentuan supaya tidak menyalahi dan juga faktor keamanan yang perlu diperhatikan,” harap Kansil.
Ia juga menghimbau agar supaya nanti tidak ada kekosongan premium di SPBU yang nantinya akan mengakibatkan kemacetan di tempat lain “sebab misalnya Kombos Tuminting kosong mereka semua kan ke Tikala akibatnya disana macet karna antre karna biasanya mobil-mobil yang mengisi di Kombos, Tuminting semua tertumpuk di sana (Tikala), tapi kalau dia cepat terisi lagi maka disitu mengurangi kemacetan tadi. Ini yang perlu penataan lagi dari pihak Pertamina untuk mengaturnya agar supaya tidak terjadi kekosongan di SPBU, ini yang perlu kita cari solusinya,” pungkas Kansil. (jrp)
