MELONGUANE – Gubernur Sulut, DR. Sinyo Harry Sarundajang melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung utama kantor Bupati Talaud yang didampingi oleh Wakil Gubernur DR. Djouhari Kansil bersama pejabat teras Provinsi lain serta Bupati dan Wakil Bupati Talaud SWM-PasTi bersama sejumlah kepala dinas badan Pemkab Talaud.
Peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor Bupati Talaud itu dilakukan oleh Gubernur SHS kemudian diikuti oleh Bupati dan Wakil Bupati Talaud, Sri Wahyumi Manalip SE – Petrus Tuange MSi (SWM-PasTi).
Pada kesempatan itu Gubernur Sulut SHS menyatakan dengan usainya peletakan batu itu, maka dirinya tetap mengharapkan kedepan adanya peletakan batu kedua,”ucap SHS dengan nada senyum.
Dengan anggaran yang sangat fantastis untuk pembangunan kantor utama bupati Talaud itu menembus angka sembilan miliar rupiah lebih, diharapkan dapat di pergunakan dengan sebaik mungkin terlebih bagi pihak yang mendapatkan proyek tersebut harus memperhatikan kualitas bangunan tersebut sambil ramah lingkungan dan kokoh tanpa cacat dari pengurangan material,”harap SHS.
Dikatakan SHS, sejauh ini rata-rata bangunan perkantoran di lingkup pemkab Talaud bocor. Karena banyak anggarannya yang dikorupsi. Untuk itu, perlu mawas diri sebagai wujud untuk membangun Kabupaten Talaud yang lebih maju,”ungkap SHS.
SHS juga meminta agar manajemen pemerintahan harus lebih ditingkatkan supaya tidak menjadi kelemahan agar tidak menimbulkan banyak permasalahan yang berakibat fatal terhadap pembangunan daerah ini. “Perlu adanya pengawasan extra ketat pada pemerintah agar bisa menjadi bangunan yang kuat,”tandasnya.
Ditempat lain Wakil Bupati Talaud, Petrus Tuange S.Sos MSi mengatakan setelah menerima amanah rakyat Talaud maka dirinya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk Kabupaten Talaud yang berlandaskan pada pembangunan menejemen pemerintahan yang pro rakyat,”katanya.
Langkah awal pemerintahan SWM-PasTi yang akan dilakukan ialah pembenahan disegala sektor khususnya bidang keuangan Pemkab Talaud. Artinya SWM-PasTi akan menetralisir penggunaan anggaran daerah secara teratur sesuai mekanisme.”Kalau didaerah lain seperti di Sitaro dicontohkanya bisa menciptakan menejemen keuangan secara teratur, hingga bisa memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian(WTP), kenapa di Kabupaten Talaud tidak bisa. Apa sih bedanya,”tutur Tuange dengan nada semangat.(Hendra)
