MANADO – Terkait masalah pencemaran laut di Pulau Bunaken yang terkuak pada laporan hasil sinkronisasi Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pimpinan komisi-komisi pada rapat paripurna DPRD Sulut, Senin (26/9) siang, yang disampaikan Jhon Dumais, oleh Gubernur Dr SH Sarundajang (SHS) akan segera melakukan peninjauan langsung.
“Saya minta staf perhatikan ini. Besok saya minta kepala dinas pariwisata dan asisten yang terkait untuk melihat langsung keberadaan Bunaken yang dilaporkan sudah parah,” tegas SHS.
Taman Laut Bunaken menurut SHS merupakan tanggung-jawab Kementerian Kehutanan karena terkait adanya hutan mangrove. “Namun demikian Pemprov Sulut tetap akan memberikan perhatian khusus terhadap perairan Pulau Bunaken sebagai objek wisata andalan daerah ini,” tukas SHS.
Sementara terkait tingkat kesejahteraan mahasiswa IPDN , menurut SHS terus menjadi perhatian pemerintah dengan pelayanan standart. “Tentu kesejahteraannya juga standart, kita tidak mungkin lebih dari yang lain dan yang lain tidak mungkin lebih dari kita,” tutur SHS.
Alasan ini menurut SHS, berlaku bagi semua semua mahasiswa IPDN di seluruh Indonesia.
Namun demikian pada paripurna ini, enam fraksi di DPRD Sulut menyatakan menerima Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2010 menjadi Peraturan Daerah (Perda). (jry)
