Manado – Pengamat politik, Taufik Tumbelaka mengusulkan agar Pilkada DKI Kakarta dihapus, Gubernur Jakarta dapat ditunjuk langsung oleh Presiden.
Pendapat Taufik Tumbelaka ini sepertinya diaminkan oleh akademisi yang juga pengamat politik, Dr Ferry Daud Liando.
“Saya sangat memahami kegalauan Bung Taufik tentang Pilkada. Evaluasi saya selama ini Pilkada itu menguras energi yang sangat tinggi dan beresiko,” jelas Ferry Liando melalui pesan kepada BeritaManado.com, Kamis (2/2/2017).
Beberapa alasan Pilkada menguras energi yang sangat tinggi dan beresiko menurut Ferry Liando diantaranya: Pilkada menguras anggaran, penuh konflik, kontestan yang kerap tidak kualified, pemilih yang pragmatis serta intrik dan modus calon yang kerap menghalalakan segala cara.
“Pengalaman selama ini penentu kemenangan ternyata bukan pemilih tapi oleh MK (Mahkamah Konstitusi). Calon mana yang punya modal ternyata mampu mempengaruhi keputusan MK,” jelas Ferry Liando.
Lanjut Ferry Liando, suara pemilih hanya sebatas pada legitimasi Pilkada. Pilkada terkesan hanya berorientasi pada proses. Sementara hasil yang diharapkan kerap tidak sesuai harapan. Pilkada sepertinya hanya arena pemain dan pemodal.
“Kepala daerah yang terpilih tidak ahli dalam manajerial pemerintahan. Akibatnya, program-program pemerintah hanya program rutin tanpa inovasi. Sebagian bermasalah pada aspek moral sampai pada suap dan korupsi. Jadi, wajar ada koreksi dari sang inspirator Bung Taufik Tumbelaka,” pungkas Ferry Liando.
Sebelumnya diberitakan, Pemilu Kada DKI Jakarta terlalu memakan pikiran, waktu dan energi bangsa. Jika dilihat dari variabel politik, sosial dan ekonominya sangat kontra produktif dikarenakan Pilkada DKI Jakarta dijadikan ajang perebutan kekuasaan belaka.
Baca: TAUFIK TUMBELAKA Usul Pilkada DKI Jakarta Dihapus
Menurut pengamat politik, Taufik Tumbelaka, konstelasi politik di Pilkada DKI Jakarta lebih panas dari Pemilihan Presiden (Pilpres), bahkan cenderung over heat. Kedepan, dimungkinkan Pilkada DKI Jakarta dihapus.
“Sebaiknya kedepan dikaji ulang, apakah tidak sebaiknya Pemilu Kada DKI Jakarta dihapus saja, diganti dengan penunjukan langsung oleh Presiden selaku kepala negara,” jelas Taufik Tumbelaka kepada beritamanado.com, Rabu (1/2/2017).
Taufik Tumbelaka merujuk pada sebutan DKI (Daerah Khusus Ibukota) sehingga sangat lazim mendapat perlakuan khusus termasuk Gubernur ditetapkan secara khusus melalui penunjukkan langsung oleh Presiden.
“Kan namanya saja DKI, Daerah Khusus Ibukota, hemat saya sangat lazim kalau dapat perlakuan khusus. Tentunya dengan sejumlah syarat yang sangat ketat. Walikota di Jakarta juga hanya ditunjuk. Ini pendapat saya sebagai orang Jakarta yang memiliki KTP dan rumah di Jakarta,” jelas Taufik Tumbelaka.
Lanjut Taufik Tumbelaka, para elite politik dan kelas menengah terlihat belum siap berdemokrasi secara benar, etika politik seperti terabaikan.
“Dana Pemilu Kada DKI Jakarta konon sekitar 478 M. Kalau disalurkan untuk beasiswa akan lebih bermanfaat, daripada dana itu hanya digunakan untuk sebuah kontestasi Pilkada yang justru berpotensi memecah-belah persatuan dan keragaman,” tandas Taufik Tumbelaka. (JerryPalohoon)
