Anggota DPRD Sulut saat mengikuti rapat paripurna
Manado – Menarik pada rapat paripurna DPRD Sulut pekan lalu, pemandangan umum salah-satu fraksi menyentil peningkatan gaji dan tunjangan bagi pejabat daerah.
Menanggapi pendapat tersebut, gubernur SH Sarundajang menjawab diplomatis telah memperjuangkan pada kementerian.
“Saya setuju pejabat negara diberikan penambahan gaji. Undang-undang pemerintahan daerah mengatakan pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan DPRD.
Saya telah berjuang pada menteri, saya katakan apa beda. Tapi dari kementerian mengatakan tidak bisa. Ternyata fasilitas pendukung jabatan dilihat dari tanggungjawab dan wilayah kerjanya”, tutur Sarundajang.
Pemerhati sosial Steven Wowiling menilai permintaan kenaikkan gaji oleh pejabat daerah termasuk DPRD tidak etis dan bertentangan dengan semangat penghematan pemerintahan Jokowi-JK.
“Sangat riskan ketika ada yang menuntut kenaikkan gaji atau tunjangan disaat bersamaan pemerintah pusat sementara menggalakkan hidup sederhana kalangan birokrasi”, tukas Wowiling. (jerrypalohoon)
