AMURANG—Masih soal rolling, pemerhati pendidikan Minsel Drs Robby Sangkoy, MPd juga angkat suara soal rolling yang dilaksanakan bupati Tetty Paruntu. Pasalnya, pejabat eselon III dan IV seperti pejabat struktural 194 dan fungsional 248 kuat dugaan dijebak oleh BKDD dan Dikpora sebagai instansi teknis.
‘’Saya menilai, bahwa rolling bupati Tetty Paruntu adalah jebakan untuk pemimpin masa depan kita. Ini jelas-jelas ada Perda No. 13 tahun 2008 dan Permen Pendidikan No.13 tentang pengangkatan Kepsek. Salah satu persyaratan didalamnya adalah harus mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat). Namun, kenyataannya aturan tersebut tidak diindahkan,’’ kata Sangkoy kepada beritamanado, Rabu (2/11) tadi siang.
Sebagai pemerhati pendidikan, menyebut ini semua permainan atau jebakan BKDD dan Dikpora Minsel. ‘’Saya bersuara ini lepas dari anggota DPRD Minsel. Karena, saya juga berlatar belakang pendidikan. Maka dari itu, saya harus angkat suara dengan masalah ini,’’ tegasnya.
Terlepas dari Ketua Komisi III, kata Sangkoy, dirinya berbicara ini selaku pemerhati pendidikan sangat sesalkan hal ini bisa terjadi. Bahkan melanggar aturan, sebab khusus untuk sekolah-sekolah yayasan harusnya ada rekomendasi.
“Tapi pada kenyataanya mereka-mereka yang ditempatkan pada sekolah yayasan tidak mempunyai rekomendasi dari yayasan yang bersangkutan. Namanya yayasan, harus melalui rekomendasi yayasan,” tegasnya lagi.
“Nah, alasan inilah saya menganggap instansi teknis BKDD dan Dinas Pendidikan menjebak bupati,” tegas politisi gaek Partai Golkar ini.
Senada dikatakan pemerhati pendidikan lainnya Drs Hengky Toloh, MSi bahwa rolling bupati Tetty Paruntu adalah jebakan. ‘’Saya lihat hal tersebut adalah jebakan buat bupati CEP. Kasihan ya, bupati tak tahu sama sekali. Saya yang juga mantan kepala dinas pendidikan, saya melihat hal ini adalah jebakan dan jebakan ini berjalan sesuai rencana,’’ ungkap Toloh.
Menurut Toloh, banyak kepsek langsung menghubungi dirinya dan meminta untuk berkunjung langsung ke rudis bupati. Mereka rata-rata meminta untuk membantu menyuarakan serta mempertanyakan kenapa bisa terjadi rolling.
‘’Yang pasti, hal ini akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Kita lihat saja nanti, sepanjang hal tersebut untuk kebaikan para guru dan jabatannya. Maka itu akan dilakukannya pula,’’ pungkas Toloh, tokoh pendidikan yang sangat kritis ini.
Anggota DPRD Minsel Karel H Lakoy menuturkan, rolling ini tidak usah di polemikkan. Sebab memang sudah menjadi kewenangan bupati untuk melakukan rolling tersebut. “Dan ini sudah saya ketahui sejak lama bahwa akan dilakukan rolling,” ucap Lakoy, anggota Fraksi Partai Golkar. (ape)
