Manado – Dalam tiga tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw telah berusaha menyusun fondasi yang semakin kuat dalam hal pembangunan pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, pertanian dan kepariwisataan sebagai wujud pembangunan nasional di daerah ini.
“Tentunya fondasi yang telah kita bangun bersama harus kita jadikan pegangan dalam langkah kedepan, mengupayakan pembangunan yang lebih produktif, merata dan berkeadilan, mendinamisasi proses dan program pembangunan serta mewujudkan Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya,” kata Wagub Kandouw saat menyampaikan pengantar nota keuangan RAPBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2019 di Ruangan Rapat Paripurna DPRD Sulut, Rabu (14/11/2018) siang.
Steven Kandouw menuturkan, Pemprov Sulut berkomitmen fokus untuk mempercepat pembangunan perekonomian yang akan meningkatkan dan menciptakan pembangunan secara adil dan merata. Karenanya, Kandouw menerangkan Pemprov Sulut telah menetapkan 10 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019.
“Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Pembangunan pendidikan, Pembangunan kesehatan, Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi, Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Kedaulatan pangan, Ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kesuksesan Pemilu Presiden dan Legislatif, Peningkatan daya saing investasi, Pembangunan pariwisata dan Pengelolaan bencana dan mitigasi,” ungkap Kandouw.
Lanjut Kandouw, berdasarkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018, Pemprov Sulut telah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
“Program dan kegiatan memberikan informasi jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya,” beber Kandouw.
Usai penyampaian pengantar nota keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2019, rapat paripurna dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi. Semua fraksi menyetujui penyampaian tersebut dibahas pada tingkat selanjutnya.
Menanggapi hal itu, Kandouw mengapresiasi perhatian dari DPRD Sulut terhadap pengantar nota keuangan RAPBD Sulut tahun 2019.
“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Utara, yang dengan penuh kesungguhan telah menanggapi pengantar nota keuangan RAPBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2019 ini,” imbuh Kandouw.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Andrei Angouw, turut dihadiri jajaran Forkopimda, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS serta para pejabat di lingkup Pemprov Sulut.
Berikut ringkasan substansi pengantar nota keuangan RAPBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2019 :
Pendapatan Daerah
Total Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.4.098.657.797.000,-
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.1.269.244.160.000,-
Dana Perimbangan Rp 2.702.511.639.000,-
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.126.901.998.000,-
Belanja Daerah
Total Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.4.504.485.841.000,- dengan rincian:
Belanja Tidak Langsung, yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebesar Rp.2.150.949.167.000,-
Belanja Langsung, yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal sebesar Rp.2.353.536.674.000,-
Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.425.828.044.000,-
Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000.
(***/JerryPalohoon)
