Tagulandang-Merespons
keluhan warga masyarakat di Tagulandang Biaro mengenai berbagai tekanan sejumlah oknum aparat pemerintahan terhadap mereka, tokoh kunci pemekaran Kabupaten Sitaro, Drs. Winsulangi Salindeho secara tegas menyampaikan protesnya dan menyatakan akan melakukan pembelaan serta upaya hukum.
Ketika tatap muka dengan masyarakat dari sejumlah Kampung di Mohongsawang dan Lesa, Tagulandang 20 April lalu, Bu Winsu –sapaan akrab Salindeho– mengatakan ngeri melihat sistim pemerintahan Sitaro saat ini yang melancarkan berbagai tekanan secara sistemik untuk sekadar mendapatkan dukungan dalam Pemilukada 5 Juni mendatang. “Upaya meraih dukungan dalam pemilukada dengan melancarkan tekanan ini tak saja melawan undang-undang tapi benar-benar tidak manusiawi,” papar Salindeho sedih.
Dikatakanya, ia mendapatkan laporan dimana para pedagang di pasar-pasar saat ini telah ditekan oleh petugas pasar untuk wajib memilih Supit kalau tidak mereka akan diusir berdagang di pasar. Sementara kepala-kepala Lendongan yang tidak mendukung Supit dicopot dari jabatannya.
“Ini benar-benar praktik kekuasaan yang mengerikan. Saya saat ini akan membawa kasus pencopotan salah satu Kepala Lendongan di Kampung Pumpente ke PTUN. Praktik kekuasaan semacam ini tidak bisa dibiarkan,” kata sosok birokrat handal itu.
Nasib sial juga dialami oleh kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dicopot dari jabatan serta dimutasikan dengan alasan yang tidak jelas karena dituding tidak mendukung pasangan kadidat bupati incumben.
“Bayangkan saja PNS yang harusnya netral dalam menghadapi Pemilukada, saat ini ditekan untuk memilih incumben. Sialnya, PNS yang bersikap netral justru ditekan bahkan dimutasikan dengan alasan yang tidak jelas.”
Sementara itu kata Salindeho, tidak saja sejumlah Kepala Kampung dan Lurah ikut dilibatkan, tapi sejumlah birokrat diikutkan jadi mesin pemenangan pasangan mereka. “Ini benar-benar tindakan yang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan serta merupakan pendidikan politik yang keliru,” tegas Salindeho. (*/alf)
