Manado – DPRD Kota Manado menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota, Tahun Anggaran 2016, di ruang rapat paripurna, Selasa (25/4/2017) malam.
Rapat paripurna di pimpin Ketua DPRD Manado Nortje Van Bone, di dampinggi Wakil Ketua Richard Sualang dan Danny Sondakh, dihadiri Walikota Manado Vicky Lumentut, Sekot Rum Usulu, FORKOMPIMDA, SKPD termasuk Sekretaris DPRD Michael Tandirerung, Camat, Lurah dan masyarakat umum.
Diawali sambutan pengantar Ketua DPRD Nortje Van Bone, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, khususnya pada Bab III pasal 17 ayat (1) menyatakan, LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“Jadi paling lambat bulan Maret tahun berjalan, LKPJ Akhir Tahun Anggaran sudah harus dilakasanakan,” jelas Van Bone.
Usai membacakan LKPJ Walikota 2016, Vicky Lumentut mendapatkan beragam aspirasi dari anggota DPRD diantaranya: masalah ojek dan taxi online, kinerja pejabat SKPD, pembukaan trayek baru dalam kota dan berbagai permasalahan kota lainnya.
Anggota Komisi C, Reynaldo Heydemans, mengusulkan kepada Walikota Manado Vicky Lumentut agar segera membuat Peraturan Walikota (Perwako) terkait Ojek Online alias GoJek.
Dikatakan Raynaldo haeydemans, Perwako untuk menindaklanjuti aspirasi Keluarga Besar Persatuan Ojek (KBPO) yang membawa aspirasi ke DPRD Kota Manado, beberapa waktu lalu.
“Memang untuk kendaraan roda dua belum ada regulasi, dalam hal Undang-Undang yang mengatur, tetapi kalau bisa dibuat Perwako untuk kendaraan roda dua, begitu pula dengan taxi online perlu penegasan dalam regulasi,” kata Reynaldo Heydemans.
Lanjut Reynaldo Heydemans, masalah ojek online dan ojek pangkalan tidak bisa dibiarkan. Pemerintah harus segera melakukan pengaturan melalui aturan sebelum terjadi permasalahan antara ojek online dengan ojek pangkalan seperti terjadi di daerah lain.
“Jangan sudah terjadi pertikaian baru kemudian pemerintah bertindak,” tegas Reynaldo Heydemans.
Sementara anggota Komisi A, Michael Kalonio mengusulkan pembukaan trayek baru angkotan kota mikrolet untuk mengurai kemacetan lalulintas.
“Selain kapasitas jalan tak sebanding jumlah kendaraan, kendaraan menumpuk di trayek tertentu menjadi penyebab utama macet. Kedepan, perlu dibuka trayek baru untuk jalur yang belum dilintasi angkot,” terang Michael Kalonio.
Legislator Partai Demokrat ini juga mengingatkan Pemkot Manado mencari solusi mengurai kemacetan di pusat kota. “Kendaraan menumpuk disana, harus ada solusi dari pemeirntah,” tambah Michael Kalonio.
Tidak ketinggalan anggota DPRD, Robert Tambuwun, mengimbau Walikota Manado Vicky Lumentut agar memperhatikan kinerja dari pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru.
Robert Tambuwun menilai, banyak pejabat di OPD baru tidak maksimal bekerja karena faktor usia.
“Padahal banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih muda khususnya ekselon dua masih energik untuk bisa bekerja maksimal,” terang Robert Tambuwun.
Lanjut Robert Tambuwun, Walikota Vicky Lumentut mempunyai program-program cerdas tetapi tidak bisa terealisasi dengan baik karena OPD yang baru banyak tidak energik lagi dalam bekerja.
“Walikota Manado sudah berada pada speed 100, tetapi OPD masih berada pada speed 40,” tandas Robert Tambuwun. (Advertorial/YohanesTumengkol)
