Manado—Perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Pemprov Sulut dan daerah lainnya di Sulut, dianggap diskrimanasi. Pasalnya, dalam perekrutan, ketua Forbes Sulut, Pdt Lucky Rumopa menilai sarat dengan praktek nepotisme dan kolusi.
“Dari penagamatan saya, dalam perekrutan PNS di Sulut sangat diskriminasi dan sarat kolusi serta nepotisme. Dan saya mengingatkan Sekprov agar tidak diskriminasi merekrut PNS,” kata Rumopa.
Ia juga menilai, mekanisme kepangkatan dalam jenjang karir PNS di Sulut akhir-akhir ini sarat dengan nepotisme dan kolusi. Dan hal ini menurutnya sangat bertentangan dengan aturan kepegawaian dan sangat merugikan para PNS yang tidak memiliki koneksi dan uang.
“Ini harus diberantas, karena kami sampai saat ini terus memantau diberbagai lini soal perekrutan PNS. Termasuk juga penerimaan IPDN, telkom, BPN, pegadaian dan instansi lainnya,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, dari hasil pemantauan perekruran PNS di berbagai instansi kini menggunakan cara-cara perekrutan pihak kepolisian. Dimana dalam perekrutan diwarnai dengan jatah-jatahan dan kini jatah anak daerah untuk berkiprah tinggal 3 persen.
“Saya harap ini bisa menjadi perhatian Sekprov Sulut agar ini tidak terus berlanjut,” katanya. (*/bm)
