Manado, BeritaManado.com – Rumah Nusantara kembali mengangkat dialog membahas Gerakan Separatis Papua Merdeka yang merongrong keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) adalah musuh bersama Bangsa Indonesia.
Diskusi yang berlangsung hari ini, Selasa (10/11/2020), di Best Western The Lagoon Hotel Manado, menghadirkan empat pembicara, yaitu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Utara (Sulut), Evans Steven Liow, Guru Besar Ilmu Politik di Sulut, Prof Ishak Pulukadang, Akademisi Unsrat, Jhony Peter Lengkong, dan Wakil Koordinator Rumah Nusantara, Arcelinocent Emile Pangemanan.
Kegiatan yang mengangkat studi kasus teror KKB/KKSB (Kelompok Kriminal Bersenjata/Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata) terhadap sesama bangsa menghasilkan kesepakatan bahwa di Sulut tak ada gerakan separatis.
Tetapi seperti yang ditegaskan Koordinator Rumah Nusantara, Risat Sanger, yang dilakukan oknum-oknum mahasiswa berlandaskan polarisasi gerakan separatis.
“Kami mengingatkan bahwa posisi negara sedang mengungkap fakta sejujurnya tentang penembakan terhadap salah satu tokoh agama. Tetapi masih ada dua pembuktian, yakni diduga keterlibatan aparat dan diduga ada keterlibatan KKB/KKSB,” tambah Risat Sanger, usai diskusi tersebut.
Ditegaskannya, jika memang ada keterlibatan KKB/KKSB maka sebaiknya jangan dilindungi.
“Jangan dikesampingkan juga sejumlah aparat TNI yang gugur, bahkan sampai pada penembakan tukang ojek dan 13 karyawan tambang. Jangan kita kesampingkan, itu kan sudah diklaim OPM bahwa kejadian itu merupakan bentuk dari mereka,” terangnya.
Menurutnya, mahasiswa Papua yang diduga diancam oleh oknum gerakan separatis untuk mengikuti unjuk rasa perlu mendapat perlindungan, salah satunya dengan gerak cepat merespon apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa Papua.
“Masyarakat kan pengawal Pancasila dan NKRI,” jelasnya.
Namun dikatakannya, bila sebaliknya mahasiswa Papua bergerak ingin meninggalkan NKRI maka juga harus segera direspon dan jangan hanya diam.
“Ke depan kita akan buat imbauan-imbauan dari beberapa komponen masyarakat di asrama mahasiswa Papua yang difasilitasi oleh pemerintah kelurahan setempat,” imbuhnya.
Sementara Wakil Koordinator Rumah Nusantara, Arcelinocent Emile Pangemanan memaparkan, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa resolusi PBB menyatakan bahwa Indonesia sudah melakukan langkah strategi pembangunan nasional.
Dengan demikian, hal ini bisa diartikan bahwa pemerintah Indonesia dianggap mampu membangun Papua.
“Saat ini dengan munculnya ancaman kejahatan transnasional ternyata dimanfaatkan oleh kelompok separatis, seperti OPM untuk menyelundupkan senjata bagi mereka,” kata Pangemanan.
Namun menurutnya, pemerintah tidak tinggal diam, tapi telah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara tetangga, seperti yang ada di Asia Tenggara guna membatasi pergerakan separatis.
“Makanya menuju Indonesia emas pada 2045 mendatang, diperlukan peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan masyarakat agar bisa menumpas habis radikalisme, supaya tidak memiliki ruang di Indonesia,” tutup Pangemanan.
(***)
