Bandung – Menteri Komunikasi dan Informatik Rudiantara menutup dengan resmi Temu Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS) dan Komunitas Tingkat Nasional 2016 pada Jumat 18/11 malam di Hotel Harris Festival Citylink Bandung.
Kegiatan yang dimulai pada Kamis 17/11 pagi, ditandai dengan arahan awal Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo, sambutan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan laporan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Rosarita Niken Widiastuti ini, menampilkan pula sambutan Menkominfo Rudiantara secara video conference, serta materi dari Mendikbud Prof Dr Muhajir Effendi dan Nara Sumber lainnya.
Kegiatan yang dirangkaikan dengan Pameran BAKOHUMAS dan Penganugerahan Anugerah Media Humas (AMH) 2016 ini diikuti oleh para pejabat Kehumasan Kementerian, Lembaga Negara, Perguruan Tinggi, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia. Sementara Pemkab Minahasa mengutus Kepalan Bagian Humas dan Protokol Setdakab Minahasa Agustivo Tumundo SE MSi dalam kegiatan tahunan ini.
Dalam sambutannya, Menteri Rudiantara menegaskan kembali pesan Presiden Jokowi untuk sinergi antar Humas Pemerintah dalam membangun reputasi bangsa.
“Reputasi Indonesia harus dideliver kepada masyakat di dalam negeri agar masyakat mengetahui kinerja pemerintah. Sedangkan ke luar negeri untuk mendatangkan investasi.” ungkap Menteri.
Dikatakannya bahwa saat ini pembangunan tidak lagi Jawa Sentris. Fokus pembangunan kita pada infrastruktur dan reformasi birokrasi. Pemerintah terus memperbaiki proses bisnis terutama terkait perizinan. Saat ini Indonesia berada di peringkat 91 Ease of Doing Business atau peringkat kemudahaan berusaha. Namun, posisi ini masih harus diperbaiki untuk mengejar target yang diberikan Presiden Joko Widodo untuk tahun 2017 yaitu peringkat 40.
Menkominfo mengingatkan agar Kementerian dan Lembaga menghilangkan ego sektoralnya dan melakukan integrasi di konteks Kehumasan sehingga pemerintah dapat mempunyai jaringan yang kuat di pusat dan daerah .
“Pemerintah melalui Inpres Nomor 9 tahun 2015 mencoba untuk memperbaiki cara kerja komunikasi pemerintah. Di pusat ada 34 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang memiliki website yang jalan masing-masing. Namun sekarang ada space yang disediakan untuk mendiseminasikan jika ada event nasional serta mengkomunikasi aktivitas dan pencapaian K/L lainnya. Integrasi antar K/L ini diperlukan agar reputasi serta kerja nyata pemerintah bisa dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat,” ungkap Menteri. (***/frangkiwullur)
