Manado – Proyek Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) bakal menyengsarakan masyarakat. Sebab proyek triliun rupiah yang dipacu dari MP3EI ini akan memukul pelestarian lingkungan hidup. Dan dipastikan jika lingkungan hidup jadi ancaman, maka masyarakat lah yang menerima getahnya.
Penegasan ini disampaikan aktivis lingkungan, Dr Rignolda Djamaludin dalam diskusi tentang lingkungan: Mengupas dan Mencari Solusi Pengeloaan Tambang di Sulut yang digagas Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Sulut, pekan lalu di Hotel Formosa, Manado.
Rignolda yang tampil membawakan materi bersama Edo Rahkman (Walhi Sulut) dan Marli Gumalag (Dinas Pertambangan Sulut) itu menyindir proyek itu akan lebih banyak sisi merugikan masyarakat. “Kita masih melakukan kajian lebih matang soal itu. Yang pasti aturan-aturan yang dibuat pemerintah daerah yang mendukung pelestarian lingkungan hidup akan mubazir jika proyek MP3EI sudah jalan. Ya, itu kan proyek pusat sehingga daerah mau tidak mau harus ikut,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, hingga Juli 2013, total investasi untuk sektor riil dan infrastruktur sudah mencapai Rp647,4 triliun yang terdapat dalam MP3EI. Hingga 2025, pemerintah total investasi dalam MP3EI yakni Rp4.000 triliun.
“Sampai dengan data Juli 2013, totalnya Rp647 triliun terdiri atas sektor riil dan infrastruktur. Ini yang sudah jalan, yang saya sebutkan sudah berjalan, yang Rp4.000 triliun itu rencana,” ucap Hatta seusai Rakor di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/9).
Hatta menjelaskan, dari total Juli untuk total investasi di sektor riil dan infrastruktur sudah ada yang validasi dan masuk ke dalam total investasi yang sekira Rp4.000 triliun.
“Rp4.000 triliun sudah ada yang minat dan divalidasi, sudah bangun yang selesainya bisa 2025, sebagian besar membangun sampai 2015 dan ada juga yang selesai 2025,” tambahnya.
Hatta mencontohkan program pembangunan yang sudah divalidasi yakni pipeline yang pembangunan 2×100 megawatt (mw) di Batang, Jawa Tengah. Di mana investasi pembangunan itu hampir USD4 miliar.
“Itu PPP atau KPS, dimana pemerintah kasih insentif saja. Namun lahan masih terkendala. Kita akan percepat melalui pemda agar bisa ground breaking dan financial closing. Itu contoh,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Hatta, dari total investasi Rp647,4 triliun tersebut terdiri atas beberapa koridor, Sumatera sekira Rp117,5 triliun, koridor Jawa Rp191 triliun, koridor Kalimantan Rp157,2 triliun, koridor Sulawesi Rp27,5 triliun, koridor Bali, Nusa Tenggara Rp43,5 triliun, Papua, Kepulauan Maluku Tengah Rp100,8 triliun.
“Yang menarik dari semua itu menunjukkan BUMN kita sudah menjadi motor pembangunan infrastruktur kita dengan komposisi, kalau kita lihat BUMN kita berinvestasi itu total Rp173,368 triliun dari total Rp647 triliun,” jelas dia.
“Dan swasta, tentu swasta ini nasional Rp231,9 triliun, ini investasi terbesar. Semetara investasi pemerintah, hanya Rp99 triliun. Kurang dari 15 persen di bawah 15 persen, campuran investasi sekitar Rp143,126 triliun. kita bisa melihat BUMN dan swasta merupakan kontributor terbesar mengembangkan infrastruktur dan sektor riil kita,” tukasnya. (Agust Hari/okezone.com)
