MANADO – Koalisi Perjuangan Pembaruan Agraria (KPPA) akan membangun posko perlawanan terhadap mafia tanah sebagai bagian dari aksi strategis KPPA yang masuk dalam agenda untuk tahun 2012 nanti.
Tak hanya sudah melakukan demo damai untuk melawan para mafia tanah, KPPA sudah menyiapkan gebrakan di tahun depan. Yaitu pada Januari nanti KPPA akan mengadakan Rapat Koordinasi yang akan dihadiri oleh seluruh Koordinator Daerah (Korda) seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara.
“Kami akan merumuskan beberapa agenda aksi strategis dalam rangka perlawanan terhadap mafia tanah. Seruan yang sudah kami siapkan diantaranya, kami akan menyerukan kepada masyarakat untuk segera mengambil langkah-langkah pendudukan terhadap tanah-tanah yang diyakini adalah milik rakyat,” tandas aktifis, KPPA Benny Rhamdani, Senin (21/11).
Menurut Rhamdani, pihaknya akan memobilisasi semua kekuatan, keluarga, saudara dan teman yang bersimpati dan memiliki solidaritas. Selanjutnya adalah membangun posko perlawanan terhadap mafia tanah, meminta masyarakat untuk segera mengumpulkan semua bukti-bukti, data-data kepemilikan yang berhubungan dengan tanah yang mereka miliki.
“KPPA akan mendorong seluruh masyarakat yang hingga hari ini tidak memiliki sertifikat tanah, untuk segera melakukan proses pengurusan sertifikat tanah, dan kami akan memback-up sepenuhnya dalam memberikan pengawalan langsung, agar nantinya BPN bisa secepatnya memproses pengajuan sertifikat yang diajukan,” pungkas Rhamdani.
Disisi lain, Ketua Komisi I DPRD Sulut, Jhon Dumais mendukung rencana KPPA tersebut. “Kami mendukung apa yang dilakukan kawan-kawan dari KPPA, melawan mafia Tanah adalah perjuangan kita bersama,” ujar Dumais.
Dirinya juga meminta menghimbau kepada para penegak Hukum untuk berhenti mengeksukusi tanah. “Eksekusi tanah tak boleh terjadi lagi di Sulut,” himbau Dumais. (is)
